Selasa, 2 Juni 2020

DPRD Minsel : Kebijakan Pusat Hentikan K-3 Diharapkan Tak Ganggu Proses Belajar

AMURANG, (manadoterkini.com) – Kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) diharapkan tidak akan terganggu meski Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar telah mengeluarkan kebijakan menghentikan kurikulum 2013 (K-13).

Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Minsel, Stevanus Lumowa, SE. “Ini perlu disikapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, apalagi setahu saya kurikulum 2013 sudah diterapkan di sejumlah sekolah,” ujar Lumowa.

Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan, dan Dikpora selaku instansi teknis harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat tersebut. “Intinya jangan sampai kebijakan ini menganggu proses belajar mengajar di sekolah,” tukas Lumowa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minsel, Hendrie Lumapow SH MSi, yang dimintai tanggapannya mengatakan, terkait kebijakan tersebut, pihaknya masih menunggu edaran resmi dari pihak kementerian. “Memang sebagian besar sekolah di Minsel sudah gunakan kurikulum 2013. Tetapi dipastikan, kebijakan ini tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar,” ujar Lumapow.

Menurutnya, dari hasil rapat koordinasi dengan kementerian yang diikutinya beberapa waktu lalu, ada opsi yang disampaikan pihak kementerian terkait penerapan kurikulum 2013,” Opsi itu menjelaskan bagi sekolah yang belum menggunakannya, kembali ke kurikulum 2006, dan yang sudah menjalankan selama tiga semester tetap menggunakannya sambil melakukan evaluasi terhadap kekurangan kurikulum 2013,” jelas mantan Camat Aurang barat ini.

Diketahui, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah, Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan berupa menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 karena dinilai tidak diimbangi dengan kesiapan pelaksanaan.(dav)

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*