Sinegritas BNPB, Pemprov Sulut dan Pemkot Manado Tangani Korban Bencana
Gubernur Olly dan Kepala BNPB Resmikan Jembatan Maesa
PENGRESMIAN jembatan Maesa yang memisahkan Kelurahan Paal Empat Kecamatan Tikala dan Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua dilakukan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE didampingi Kepala BNPB Willem Rampangiley dan Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA, Jumat (14/10) sore tadi.
Pekerjaan jembatan sepanjang 21 meter dan lebar 9,1 meter itu dibiayai lewat dana bantuan bencana dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Jembatan Maesa pertama kali direnovasi tahun 1987 tersebut dibangun 3 meter lebih tinggi dari ukuran semula. Hal itu dilakukan karena jembatan sebelumnya dinilai tak mampu menahan volume air seperti saat bencana 15 Januari 2014 lalu di Kota Manado.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyambut baik pembangunan jembatan yang menelan anggaran Rp10 Milyar tersebut. Dirinya berharap dengan adanya jembatan yang memadai, lebih membuka akses perekonomian masyarakat.”Silahkan manfaatkan jembatan ini dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat luas,” tukas Gubernur.
Walikota GSVL berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui BNPB yang peduli terhadap Kota Manado. “Terima kasih saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Manado kepada pemerintah pusat melalui BNPB yang peduli dengan masyarakat Manado pasca bencana banjir 15 Januari 2014 lalu,” tandas Walikota GSVL yang turut didampingi Wawali Mor Dominus Bastiaan SE.(***)
Walikota GSVL Ajak Gubernur Olly dan Kepala BNPB Rampangiley Tinjau Lokasi Rumah Korban Bencana di Pandu
USAImeresmikan Jembatan Maesa, Walikota GS Vicky Lumentut mengajak Gubernur Olly Dondokambey dan Kepala BNPB Willem Rampangiley dan Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Wilmar Marpaung untuk meninjau lokasi pembangunan rumah warga korban bencana di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken.
Disana, Kepala BNPB Rampangiley dan Gubernur Olly menerima laporan seputar kendala maupun permasalahan yang sedang dialami pihak pelaksana pekerjaan maupun pihak BPBD Propinsi Sulut dan BPBD Kota Manado sebagai penanggung-jawab pekerjaan yang direncanakan bulan Desember mendatang sudah 1000 unit rumah yang harus selesai di bangun dan akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo.
Seperti diketahui, sejak terjadinya bencana banjir bandang 15 Januari 2014 lalu, Walikota GSVL terus berjuang untuk mendapatkan dana bagi perbaikan infrastruktur dan korban bencana.
Akhirnya, BNPB mengucurkan dana tahap pertama sebesar Rp 213 Milyar. Dana itu digunakan untuk relokasi korban bencana di Kelurahan Pandu, dimana setiap kepala keluarga korban bencana mendapatkan alokasi dana Rp 40 juta untuk membangun rumahnya masing-masing.(***)
Pembangunan Rumah Korban Bencana di Pandu Terus Dipantau
Walikota GSVL : Kalau Ada Fasilitator Nakal, Diganti Saja
MESKI Presiden RI Joko Widodo belum bisa dipastikan hadir dalam peresmian kawasan relokasi korban bencana banjir bandang di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, namun Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut secara intens melakukan pantauan dan pengawasan terhadap pembangunan 1000 unit rumah yang dibiayai pemerintah pusat tersebut bagi warga korban bencana Kota Manado tahun 2014 silam.
Seperti terlihat, Senin (10/10) sore tadi. Bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Manado diantaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DR Peter KB Assa, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Robby Mottoh dan Kepala Dinas Pendidikan Corry Tendean SH, Walikota GSVL mendatangi lokasi pembangunan yang terletak didataran tinggi Kelurahan Pandu tersebut. Tidak hanya pembangunan rumah saja yang diawasi, tetapi juga penyaluran dana kepada korban ikut menjadi perhatian serius Walikota.
Bahkan, Walikota GSVL dengan tegas mengingatkan fasilitator dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado Drs Maximilian Tatahede agar tidak memotong dana sepeser-pun bagi korban bencana dengan alasan apapun juga. Karena hal itu, tambah Walikota, akan berdampak hukum jika nanti kedapatan.
“Tolong jangan ada pemotongan kepada korban bencana, apalagi dilakukan oleh fasilitator yang nota bene sudah dibayar untuk tugas itu. Karena ada yang datang kepada saya dan mengeluh katanya ada pemotongan dana satu juta setengah rupiah. Ini tidak boleh,”tandas Walikota GSVL, seraya menegaskan jika terjadi permasalahan hukum terkait pemotongan itu dirinya tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, fasilitator dibayar secara khusus untuk membantu masyarakat korban bencana merancang bangunan sesuai dengan jumlah dana yang diberikan. Jika masih ada fasilitator yang dinilai ‘nakal’ Walikota GSVL minta kepala BPBD Manado agar segera diganti. “Tugas fasilitator untuk membimbing bukan untuk bikin susah penerima bantuan, kalau ada fasilitator nakal diganti saja dengan yang lain,” tukas Walikota GSVL.
Dari peninjauan lokasi, Walikota GSVL melihat langsung rumah-rumah yang sedang dibangun. Direncanakan untuk tahap pertama akan dibangun 1000 unit rumah.(***)
