Ratusan ASN di Boltim Bakal Beralih Status Menjadi Pegawai Pusat

manadoMTerkini.com,TUTUYAN – Bulan Oktober nanti sejumlah posisi di lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat.

Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin, BKDD Boltim, Ade Herly Mokoginta mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan inventarisasi sejumlah ASN di lima satuan kerja yang bakal menjadi instansi vertikal. “Kepala satuan kerjanya akan melakukan pertemuan dengan sekda,” ungkapnya.

Mokoginta membeberkan terdapat tujuh penyuluh keluarga berencana dan tujuh penyuluh perikanan akan diambil alih pemerintah pusat. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang juga menjadi instansi vertikal. Bidang pendidikan menengah dengan 234 guru SMA dan SMK akan diambilalih pemerintah propinsi.

“Diambilalih pemerintah pusat yakni penyuluh perikanan, penyuluh KB, Penyuluh Kehutanan, Inspektur tambang. Urusan pemerintahan umum yakni kesbangpol. Sedangkan urusan pendidikan menengah untuk guru SMA sederajat dan pengawas tenaga kerja akan diambilalih pemerintah propinsi,” beber Mokoginta.

Kepala Kesbangpol Boltim, Irwan Kyai Demak mengakui instansinya akan berada dibawah naungan kementerian dalam negeri. Pihaknya sudah dimintai data aset, PNS dan rencana program dan anggaran 2017.

“Kita akan menjadi Direktorat Kesbangpol dan PUM Kabupaten yang dipimpin eselon IIb. Nanti 19 PNS di Kesbangpol akan diminta memilih untuk menjadi PNS pusat atau PNS Daerah,” tandasnya.(wan/dav)

Ketambahan Dua Kecamatan, Boltim Minim ASN

bolti
Darwid Lasabuda

MTerkini.com, TUTUYAN – Pembentukan Kecamatan Mooat dan Motongkad tidak hanya berdampak positif bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), namun juga berdampak negatif.

Pasalnya, dengan dibentuknya dua kecamatan, membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Boltim kian terbatas. Karena ASN akan mengisi struktur di kecamatan diambil dari SKPD dan di lima kecamatan yang ada.

“Idealnya satu kecamatan 23 ASN, tapi akan diupayakan tidak terjadi kekurangan saat pendistribusian di dua kecamatan tersebut. Tidak mungkin 23 ASN dibutuhkan satu kecamatan langsung diakomodir, sementara waktu satu kecamatan 10 ASN yang kita tempatkan,” terang Kepala Badan Kepegawaian dan

Diklat Daerah (BKDD) Boltim Drs Darwis Lasabuda kepada manadoterkini.com Rabu (27/4) siang tadi.
Lanjut Dia, jika disesuaikan seperti itu, tidak akan terjadi keterbatasan ASN di tiap SKPD dan di lima kecamatan. Apalagi tahun ini, Pemkab Boltim memberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) cukup besar untuk PNS agar bekerja maksimal dan disiplin.

“Saya rasa adanya TKD tinggi 20 ASN yang ditugaskan di dua kecamatan akan bekerja maksimal. Karena menambah ASN harus persetujuan dari MenPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara), jadi manfaatkan ASN dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu Camat Mooat Fredy Sumenge yang ditunjuk Bupati Boltim Sehan Landjar menuturkan, bahwa, kebutuhan PNS dia menyerahkan sepenuh kepada BKKD.

“Itu urusanya Baperjakat dan BKKD untuk mengkaji semua kebutuhan berdasarkan jumlah ASN yang dimiliki Boltim. Saya tidak memaksakan ASN akan ditempatkan di kecamatan sesuai kebutuhan, karena saya tahu Boltim masih kekurangan ASN,” kata Sumenge yang dalam waktu dekat ini segera dilantik bupati menjadi Camat Mooat.(wan/dav)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), layangkan surat rekomendasi pembatalan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut), menyusul adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lulus dalam seleksi calon Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Boltim.

Salah satu Calon anggota Panwaslu Boltim tersebut, yakni Ramadan Mamangge, yang diketahui merupakan salah satu PNS bekerja di lingkungan Pemkab Boltim, rupanya harus memilih Profesinya sebagai anggota Panwaslu atau menjalani Profesinya semula yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini dikatakan langsung kepala BKDD Boltim, Darwis Lasabuda, pada Kamis (15/1) kepada sejumlah wartawan.

Lanjut Dia surat pembatalan rekomendasi itu ditandatangani langsung oleh Asisten III Pemkab Boltim. “Surat pembatalan rekomendasi dari pimpinan terhadap PNS Boltim yang mengikuti seleksi Panwaslu boltim, ditanda tangani oleh Asisten III, Djainuddin Mokoginta atas nama Bupati, sudah dikirim ke Bawaslu sulut,” kata Lasabuda.

Lasabuda juga mengharapkan pihak Bawaslu Sulut dapat memahami hal tersebut untuk segera menindak lanjuti surat yang dilayangkan Pemkab Boltim. “Untuk oknum PNS yang dimaksud jika memaksakan diri, pihak kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, terserah dia apa mau memilih PNS atau Panwaslu, yang jelas seorang PNS itu harus loyal kepada pimpinan, jadi apa yang diperintahkan pimpinan dia harus mengikutinya,” tandasnya.(tr-6)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Nasib daru 135 Honorer Daerah (Honda) Kategori 2 (K-2) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepertinya harus bersabar. Pasalnya, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim belum bisa memastikan nasib dari ratusan CPNS Honda K-2 yang tidak terakomodir pada perekrutan CPNS yang dilaksanakan pada Tahun 2013 lalu. “Tahun 2014 lalu, Kami sempat dimintai untuk memasukan berkas, katanya untuk persiapan perekrutan CPNS K-2 yang tersisa, hanya saja hingga kini nasib kepastian kami tidak jelas,” ujar Heibe Kalangi salah satu Honorer yang tidak terakomodir pada perekrutan CPNS tahun 2013 lalu.

Kalangi juga mengancam jika hingga akhir Januari ini tidak ada kejelasan soal nasib mereka, maka Dia dan teman-temannya akan bertemu langsung dengan pihak BKDD Boltim untuk mempertanyakan nasib mereka. “Saya sudah komunikasi dengan teman-teman sesama Honda K-2 untuk bertemu dengan pihak BKDD Boltim akhir Januari ini, terkait ketidakjelasan nasib kami ke depan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKDD Boltim Darwis Lasabuda saat dikonfirmasi manadoterkini.com mengatakan bahwa, pihaknya masih menunggu petunjuk dari KemenPAN-RB soal perekrutan Honda K-2 yang masih tersisa. “Untuk sisa Honda K-2, Kami masih menunggu petunjuk dari KemenPAN-RB apakah mereka akan di angkat semua, itu tergantung pusat, Karena kita BKDD hanya pelaksana teknis,” tandasnya.(tim)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Dugaan adanya perselingkuhan antar sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilingkungan Pemkab Boltim. Yang akhir-akhir ini, menjadi isu hangat di kalangan masyarakat Boltim. Maka Pemkab Boltim, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP), akan melakukan razia lagi di tempat kos diwilayah ibukota Tutuyan.

Kepala Sat-Pol PP Pemkab Boltim, Bambang Mamonto, melalui, Kepala Seksi Operasional (Kasi-Ops), Abdul Mokoagow mengatakan bahwa sesuai laporan masyarakat, sejumlah tempat kos wilayah Tutuyan, kerap dijadikan tempat perselingkuhan sesama PNS.

Sehingga, untuk membuktikan hal tersebut, Pol PP akan turun lapangan melakukan razia tempat kos, sesuai laporan dan infoirmasi tersebut. “Karena sudah ada laporan langsung dari warga, sehingga ini razia akan segera dilakukan. Tetapi, sebelum dilakukan Pol PP akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah desa setempat. Yakni, Sangadi (hukum tua) dan Kepala Dusun, supaya tidak menyalahi aturan,” ujar Mokoagow.

Dan selain itu katanya, bahwa razia ini dilakukak karena ada informasi juga, dimana ada PNS tidak suka ikut apel, atau pagi harinya hanya di tiduran di kos-kosan. “Untuk itu, kami selaku pelaksana aturan akan turun, dan bila kedapatan ada PNS yang seperti itu. Nama dari PNS tersebut akan dicatat, kemudian diserahkan ke Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD), selaku penegak disiplin,” tegasnya.

Dikataknnya juga, sekarang ini Pol PP terus melakukan pantauan, bagi PNS dan tenaga honor, yang sering memakai sandal di waktu jam kerja. “Kami terus memantau gerak gerik PNS dan honor, jika ada yang pakai sendal diwaktu jam kerja. PNS atau honor tersebut, langsung diberikan sanksi, ” tandasnya.(ojr)

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Keberdaan tenaga guru di 98 sekolah SD, SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) belum merata. Terlebih jumlah pengajar di sejumlah sekolah yang ada diwilayah Nuangan, sangat memprihatinkan.

Menurut sejumlah masyarakat Nuangan, rata-rata guru PNS disetiap sekolah hanya 2 orang saja. Sementara lainnya hanya dibantu oleh tenaga pengajar sukarela. Seperti halnya di Desa Iyok, Loyow, Matabulu, Jikobelanga, Idumun. Jumlah siswa sangat tidak sebanding dengan pengajar yang ada. Tak heran, kegiatan belajar mengajar seringkali terbengkalai.

“Sekolah-sekolah diwilayah Nuangan yang paling sedikit guru. Jika dibandingkan dengan wilayah Modayag, Kotabunan dan Tutuyan. Masalah ini sudah berkali-kali kami sampaikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) agar memperhatikan keberadaan guru di Nuangan. Beruntung ada beberapa warga non PNS yang membantu mengajar,” ungkap Sadri serta warga Nuangan lainnya ketika bersua dengan manadoterkini.com di kompleks dikantor bupati.

Mereka berharap, agar tahun 2015 mendatang persoalan tenaga guru yang ada disekolah-sekolah dapat dijawab pemerintah. Hal ini diakui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Pemkab Boltim Drs Darwis Lasabuda, kepada manadoterkini.com, Ia membenarkan bahwa sekolah-sekolah wilayah Nuangan sangat kekurangan guru. “Memang kami sudah lakukan pemerataan guru disemua sekolah SD, SMP,SMK/SMA se-Boltim. Tapi tetap saja masih kurang,” tukasnya.

Lasabuda juga berharap, untuk 70 formasi tenaga guru dari hasil rekrutmen CPNS tahun 2014 belum lama ini, akan memenuhi kebutuhan guru di Boltim termasuk wilayah Nuangan. ” Kami masih menunggu hasil tes CPNS oleh Panselnas. Karena ada 70 guru dari 169 formasi CPNS untuk Boltim. Jika semuanya lulus, tentu harapan penambahan guru di Nuangan akan terwujud. Selain Nuangan, beberapa desa di Kecamatan lainnya seperti Guaan, Bukaka, Kokapoy, Buyat, Bulawan dan lainnya masih kurang guru,” harapnya.(ojr)

Terkait Penerimaan CPNS di Boltim Tahun 2014

TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Sebanyak 558 peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang lolos Passing Grade dalam tes CPNS di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XI Sulut beberapa waktu lalu, menjadi bahan pembicaraan serius sejumlah wakil rakyat di Boltim. Pasalnya, dari jumlah tersebut putra daerah lulusan SMK, D3 dan S1 yang ikut ujian, hanya sedikit yang bisa mencapai nilai diambang batas. “Banyak putra daerah ikut tes. Apalagi lulusan SMK. Tapi kenyataannya banyak yang tidak lolos passing grade,” sebut Ketua Komisi III DPRD Boltim Tommy Sumendap kepada manadoterkini.com.

Menurut Sumendap, hal ini disebabkan standar nilai diambang batas atau passing grade yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) terlalu tinggi. Artinya, tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi daerah seperti Boltim. Sebab itu, dikatakan mereka, pihaknya berencana akan mendatangi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) guna mempertanyakan masalah tersebut. “Banyak lulusan SMK putra daerah yang diharapkan tidak bisa mencapai passing grade. Ini karena standar nilai terlalu tinggi untuk daerah baru seperti Boltim,” ujarnya lagi.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Pemkab Boltim Drs Darwis Lasabuda. Menurut Lasabuda, seleksi CPNS tahun 2014 ini secara nasional adalah kewenangan Panselnas, sebab dari 2.561 peserta, tak sedikit putra daerah yang ikut tes. Hasilnya, 558 yang bisa lulus passing grade. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 70, Tes Intelejensi Umum (TIU) 75 dan Tes Karakter Kepribadian (TKP) 126. “Untuk S1: 469, D3: 31 dan SMK: 68. Bahkan ada 4 peserta bukan dari Boltim peraih nilai paling tinggi 338. Mereka adalah Yesi Mokogombang, Silvana Onibala dan Wenda Arif. Sedangkan dari SMK, Ratna Hulantu dengan nilai 359,” jelasnya.

Lanjut Lasabuda, dari 558 peserta yang lulus passing grade, saat ini sedang diseleksi oleh Panselnas untuk lulus masuk dalam 169 formasi CPNS Boltim. “Ini kewenangan Panselnas KemenPAN-RB. Kami tinggal menunggu hasilnya dan diumumkan,” tandasnya.(ojr)