SULUT, (manadoterkini.com) – Pada tahun 2014 anak putus sekolah di Sulut mencapai 1.259 orang. Pelak saja masih tingginya angka putus sekolah di Sulut mendapat kritikan tajam dari aktivis pemerhati pendidikan.
Seperti diungkapkan Widdy Rorimpandey SPt MPd, kepada manadoterkini.com. Menurutnya, hal itu harus diantisipasi Pemerintah dalam hal ini instansi teknis yakni Dinas Pendidikan. “Hal ini memang menjadi tanda awas bagi dunia pendidikan di Sulut. Untuk itu data harus terkoneksi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Sehingga penanganannya tidak sendiri-sendiri tapi bersama-sama,”ujar Rorimpandey yang juga akademisi FIP UNIMA.
Semua Harus Sekolah (SHS) yang menjadi jargon Gubernur SH Sarundajang, perlu didengungkan kembali oleh instansi pemerintah. Setidaknya bukan lagi komsumsi politik, namun lebih pada solusi dan sosialisasi kepada orang tua untuk tetap menyekolahkan anak-anak mereka. “Semua harus sekolah itu perlu terus disosialisasikan. Intinya mari torang baku beking pande,”kata Widdy.
Dilain pihak, tokoh pemuda ini mengingatkan kepada pemerintah akan penyaluran bantuan beasiswa bagi siswa, termasuk biaya –biaya sekolah gratis bagi anak kurang mampu. “Selama ini bantuan biasiswa masih salah sasaran. Karena banyak yang menerima sudah menyelesaikan kuliah bukan lagi sebagai status mahasiswa. Begitu juga dengan siswa SD hingga SMA/SMK banyak penerima bukan yang pantas menerima. Itu realita di lapangan yang harus dibenahi,”terangnya.
Untuk itu, penyimpangan biaya pendidikan yang dialokasikan pemerintah hendaknya dilalukan perbaikan sistem ke arah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Penyaluran biaya sekolah gratis harus lebih mengena ke anak miskin, jangan terjadi nepotisme dalam penyalurannya, ada anak mampu akan tetapi mendapat bantuan biaya sekolah gratis, hal itu sangat disayangkan,” pungkasnya.(tim)
