manadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyambangi Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Pertemuan ini untuk konsultasi soal Undang-Undang Minerba yang baru yang berlaku di seluruh Indonesia dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Tondano.

Proyek PLTS terapung ini untuk mendukung program pemerintah Indonesia dalam energi terbarukan (renewable energy) dan penyediaan energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat Sulut.

Terkait UU Minerba, diketahui, DPR telah mengesahkan perubahan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Mei 2020.

Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU minerba. Mulai dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap lzin Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai informasi, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Izin dalam RUU Minerba ini terdiri atas; IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi. Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

Terkait pemberian izin, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernur. Pendelegasian kewenangan didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

Selain itu adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri

Adapun pertemuan turut dihadiri Staf khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tatakelola Minerba Irwandy Arif dan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. (*/Rizath)

manadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Pembukaan Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Lapangan Kantor Gubernur pada Jumat, (7/8/2020)

Sebagai informasi, pembukaan rangkaian peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI rencananya akan ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Gubernur Olly Dondokambey bersama dengan Forkopimda Sulut.

Adapun Rangkaian Kegiatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI sebagai berikut :

Tanggal 14 Agustus 2020
Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020 pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI, yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.

Kemudian dilanjutkan mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN TA.2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan I DPR RI tahun sidang 2020-2021.

Tanggal 14 dan 15 agustus 2020
Geladi Bersih Upacara Kenaikan dan Penurunan Bendera.

Tanggal 16 Agustus 2020
Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makan Pahlawan Kairagi, Manado

Tanggal 17 Agustus 2020
Pemberian Remisi di Lapas Kelas II A Manado

Upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulut

Untuk Upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera sang Merah Putih dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yaitu :

1. Upacara dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19

2. Komposisi Petugas Upacara
Komandan Upacara sebanyak 1 orang, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 3 orang berasal dari cadangan Paskibraka Tahun 2019, Pasukan Upacara sebanyak 20 orang yang berasal dari TNI/Polri, Korps musik sebanyak 24 orang dan MC sebanyak 2 orang.

Upacara hanya diikuti oleh Gubernur (selaku Inspektur Upacara) dan Wakil Gubernur serta petugas upacara, yaitu Ketua DPRD (selaku Pembaca Teks Proklamasi), Kakanwil Agama (selaku Pembaca Doa), para anggota Forkopimda serta tidak mengundang masyarakat.

Sebelumnya hal ini telah dibahas dalam rapat persiapan peringatan HUT ke-75 RI yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Gemmy Kawatu didampingi Sekwan DPRD Sulut Glady Kawatu dan Karo Umum Clay Dondokambey di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Rabu (5/8/2020). (*/Rizath)

manadoterkini.com, SULUT – Gerakan Kibar Serentak Merah Putih setelah dievaluasi belum tersosialisasi secara serentak di 15 Kabupaten/ Kota.

Pada jalur umum jalan raya belum nampak memasang bendera Merah-Putih hal itu disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpolda) Sulut Evans Steven Liow kepada wartawan Jumat (7/8/2020).

“Untuk itu diminta Kepada bupati/ walikot se-provinsi Sulawesi Utara untuk mensosialisasikan Kepada segenap seluruh masyarakat dengan mengerahkan aparat yang ada di tingkat kecamatan dan desa serta kelurahan agar dapat memasang bendera merah putih agar gerakan kibar bendera serentak sukses di Sulawesi Utara.”

“Dan perlu menjadi lerhatian juga agar jajaran pemerintahan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dan TNI hal ini penting agar sinergitas sampai di tingkat lingkungan baik Babinsa dan Babinkantibmas sinergi dalam menyukseskan Gerakan Kibar ‘Bendera Merah Putih Serentak’ dan sebagaimana arahan Kementerian Dalam Negeri RI,” ujar Kaban Evans Steven Liow.

Dukungan instansi terkait dalam rangka mendukung kegiatan dapat berdampak pada rasa cinta tanah air dan terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Harapan Pak Gubernur para bupati dan wali kota memberi contoh kantor pemerintahan baik di ibu kota kabupaten maupun kota mengibarkan bendera Merah-Putih,” tegas Liow.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada beberapa kampus, sekolah, perhotelan, pusat perbelanjaan serta beberapa rumah ibadah sudan memasang bendera bahkan ornamen dalam rangka memperngati hari kemerdekaaan RI. (*/Rizath)

manadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey berhasil melobi pemerintah pusat agar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk pertanian sebesar 10 persen dapat diturunkan sehingga tidak memberatkan petani.

Orang nomor satu di Sulut ini meminta penangguhan pengenaan PPN hasil pertanian dan perkebunan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 70P/Hum/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE24/PJ/2014.

Menurut Olly, beberapa waktu lalu, Pemprov Sulut menerima kedatangan sejumlah masyarakat petani cengkih, kelapa dan petani yang tergabung dalam forum asosiasi petani kelapa dan komoditas pertanian Sulut.

Dalam pertemuan ini, kata Olly, para petani menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah yang berkaitan dengan pengenaan PPN terhadap komoditas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dapat menyusahkan petani.

“Pengenaan PPN hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan tersebut karena adanya Keputusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Dirjen Pajak pada dasarnya tidak membantu petani malah membuat kelesuan ekonomi kerakyatan petani di Sulut,” kata Olly.

Olly mengatakan bahwa Pemprov Sulut sangat memahami keluhan para petani tersebut karena sebagian besar hasil komoditas pertanian Sulut berasal dari masyarakat petani yang mengolah lahan pertanian milik sendiri (bukan lahan milik perkebunan besar). Disamping itu sebagian besar petani sangat menggantungkan kehidupannya pada komoditas pertanian dan perkebunan di daerah.

Akhirnya, Kementerian Keuangan menerbitkan beleid baru yang mengatur nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/PMK.010/2020. Dalam beleid itu, otoritas fiskal mengatur secara khusus nilai lain sebagai DPP dalam pengenaan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

“Untuk lebih menjamin rasa keadilan atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, perlu mengatur secara tersendiri penetapan nilai lain sebagai DPP atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dalam PMK,” demikian bunyi penggalan bagian pertimbangan PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, 17 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2020.

Pada bagian lampiran, diperinci penyerahan barang hasil pertanian yang bisa menggunakan DPP nilai lain dalam pengenaan PPN antara lain 24 jenis komoditas perkebunan mulai dari buah dan cangkang dari kelapa, cengkeh, padi, kelapa sawit, kakao, getah karet, daun tembakau, batang tebu, hingga batang, biji, ataupun daun dari tanaman perkebunan dan sejenisnya.

Kemudian, terdapat 4 komoditas tanaman pangan, 3 jenis komoditas tanaman hias dan obat, serta 10 jenis komoditas hasil hutan yang pengenaan PPN-nya juga bisa berdasarkan pada DPP nilai lain.

Dalam PMK ini dipertegas apabila pengusaha kena pajak (PKP) memilih untuk menggunakan nilai lain sebagai DPP maka nilai lain yang digunakan adalah 10 persen dari harga jual. Dengan tarif PPN sebesar 10 persen maka secara efektif besaran PPN yang dipungut hanyalah sebesar 1 persen dari harga jual.

Produk pertanian adalah barang kena pajak yang atas penyerahannya dari petani atau kelompok petani dengan peredaran usaha di atas Rp 4,8 milyar kepada pembeli, dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10 persen dari harga jual. Sebagaimana mekanisme PPN, petani dimaksud memenuhi kewajiban PPN-nya dengan memperhitungkan seluruh pajak masukan yang sudah dibayar (misalnya pajak atas pembelian pupuk), kemudian menyetorkan sisanya ke kas negara.

Untuk memberikan kesederhanaan, petani dan kelompok petani dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual, sehingga tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual (10 persen dikalikan 10 persen dari harga jual). Berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias & obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

“Sekarang, petani dapat memilih untuk menggunakan mekanisme nilai lain, atau mekanisme normal. Untuk menggunakannya, petani hanya perlu memberitahukan kepada DJP terkait penggunaan mekanisme nilai lain tersebut pada saat menyampaikan SPT Masa PPN”, terang Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

Badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen dan tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. Pemungutan oleh badan usaha industri ini semakin meningkatkan kemudahan bagi petani dan kelompok petani.

Penggunaan mekanisme nilai lain dan penunjukan badan usaha industri sebagai pemungut PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu. (*/Rizath)

manadoterkini.com, SULUT – Peringatan dini cuaca Provinsi Sulawesi Utara yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulut pada Selasa, (4/8/2020) menerangkan potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah wilayah di Sulut.

Karenanya Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw mengimbau masyarakat agar waspada guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat tingginya curah hujan.

“Sesuai informasi teman-teman BMKG bahwa sampai akhir minggu ini Sulut alami cuaca ekstrem. Arahan Pak Gubernur agar supaya pemerintah kabupaten/kota untuk aware terutama yang ada di tepi sungai dan tebing supaya betul siaga,” kata Steven Kandouw di Manado, Selasa (4/8/2020).

Sejumlah wilayah yang terdampak cuaca ekstrem diantaranya Manado, Bitung, Kotamobagu, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Bolmong Utara dan Talaud.

Kandouw juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk selalu siaga di dekat lokasi rawan bencana.

“BPBD provinsi, kabupaten/kota semua harus stand by. Ke-PU-an, dinas sosial, alat-alat perintah pak gub stand by termasuk balai jalan, balai sungai, semua stand by. Tadi laporan semua sudah di lapangan, termasuk basarnas, TNI, Polri,” jelasnya.

Disamping itu, terkait bantuan untuk korban bencana banjir di Bolsel dan Bolmong, Kandouw mengatakan bahwa Pemprov Sulut akan menyalurkan bantuan tahap dua di lokasi bencana.

“Tahap pertama kan sudah. Untuk tahap kedua perintah Pak Gubernur akan segera disalurkan. Mudah-mudahan torang bawa bersama-sama,” tukas Kandouw.

Lebih lanjut, Kandouw juga kembali mengingatkan seluruh masyarakat Sulut agar disiplin mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Sulut.

“Sampai saat ini penularan Covid-19 di Sulut masih relatif cukup tinggi. Tidak ada jalan lain untuk kita tetap menjalankan social distancing dan physical distancing,” tutup Kandouw. (*/Rizath)

manadoterkini.com, SULUT – Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Sulut menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok tanggap darurat senilai Rp 60 juta bagi korban bencana banjir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Bantuan yang dikumpulkan dari seluruh anggota Korpri Sulut ini diserahkan Sekdaprov Silangen kepada Kepala BPBD Sulut Joy Oroh di Manado, Selasa (4/8/2020).

“Dana ini bentuk kepedulian Korpri Sulut untuk korban yang terkena bencana di Bolmong dan Bolsel, jadi anggota Korpri menyisihkan sebagian gaji untuk mengumpulkan dana ini,” kata Silangen.

Sebagai informasi, bantuan berupa beras, mie instant, air mineral, selimut dan berbagai bantuan lainnya akan disalurkan tim BPBD ke lokasi bencana.

“Ini adalah merupakan suatu bentuk perhatian Korpri Sulut kepada masyarakat yang terkena bencana alam yang ada di Kabupaten Bolmong dan Bolmong Selatan,” ungkap Silangen. (*/Rizath)

manadoterkini.com, SULUT – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey menerima bantuan satu unit Mobil laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) berstandar WHO dari Rajawali Foundation.

Bantuan senilai Rp 4,2 miliar ini diserahkan perwakilan Rajawali Foundation yakni Rudi dan Satrio kepada Kepala BPBD Sulut Joy Oroh sambil disaksikan Kepala BNPB Letjen Monardo di Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Mobil PCR kedua di Indonesia yang berstandar WHO ini bakal dioptimalkan untuk menjangkau kabupaten dan kota di Sulut yang membutuhkan tes PCR.

Sebelumnya Olly saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotqmobagu pada Senin, (20/7/2020) mengatakan bakal menerima mobil tersebut.

“Dua minggu lagi ada oto PCR yang bisa 120 sampel didapat dalam waktu cuma 8 jam, jadi kalo ada tes massal bagini trus banyak orang telepon Pemprov kita datang karena itu tadi torang harus lawan ini Covid-19 karena kalo torang nyanda lawan ini Covid-19 torang tidak bisa bergerak apapun,” kata Olly.

Diketahui, mobil laboratorium ini memiliki bio safety cabinet untuk pengerjaan sampel serta ruangan dengan negative pressure yang difiltrasi menggunakan HEPA filter serta fasilitas pengaman lainnya untuk meminimalisir terpaparnya tenaga medis serta lepasnya virus ke lingkungan yang sesuai dengan rekomendasi WHO. (*/Rizath)

manadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mematangkan pelaksanaan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI lewat rapat koordinasi yang dipimpin Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen di Kantor Gubernur, Kamis (30/7/2020) secara virtual bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sulut.

Pada kesempatan itu, Silangen mengatakan bahwa dasar pelaksanaan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI adalah Keputusan Menteri Sekretaris Negara No.205 Tahun 2020 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan digital kreatif dalam rangka peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI tahun 2020.

Disamping itu, Silangen menjelaskan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera sang merah putih tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Upacara dilaksanakan secara sederhana, hikmat dan sangat minimalis.

Adapun Komposisi petugas upacara terdiri dari : Komandan Upacara sebanyak 1 orang, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebanyak 3 orang berasal dari cadangan Paskibraka tahun 2019, Pasukan Upacara sebanyak 20 orang berasal dari TNI/Polri, Korps Musik sebanyak 24 orang dan MC sebanyak 2 orang.

Selain itu, upacara hanya diikuti oleh Gubernur (selaku inspektur upacara) dan Wakil Gubernur serta petugas upacara, yaitu Ketua DPR (selaku pembaca Teks Proklamasi), Kakanwil Kemenag (selaku pembaca Doa), Para anggota Forkopimda serta tidak mengundang Pejabat dan Masyarakat.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten kota berkewajiban untuk menindaklanjuti arahan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI,” kata Silangen.

Lebih lanjut, dalam rangka memeriahkan Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan RI, Silangen mengingatkan kembali semua pihak terkait di Sulut untuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul sesuai dengan desain yang telah ditetapkan Kementrian Sekretariat Negara RI, didepan rumah mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2020.

Rapat turut dihadiri Sekretaris Panitia Kepala Biro Umum Clay Dondokambey dan Kepala Biro Adpim Dantje Lantang.

Berikut tahapan penting lainnya terkait peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI :

– Pada tanggal 14 Agustus 2020, seluruh masyarakat Sulut juga diajak mengikuti siaran langsung Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media massa (televisi, radio dan media online).

– Pada tanggal 17 agustus 2020 pukul 11.17 s/d 11.20 wita (selama 3 menit), segenap warga Sulut wajib menghentikan aktivitasnya sejenak.

Seluruh masyarakat berdiri tegap saat pengumandangan lagu Indonesia Raya secara serentak diberbagai lokasi secara menyeluruh, gedung perkantoran dan sarana perbelanjaan juga turun andil dalam pemutaran lagu Indonesia Raya.

Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.

– Jajaran TNI dan Polri serta perangkat daerah agar dapat membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut didaerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirine kendaraan dinasnya atau suara penanda lain sesaat sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang dan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. (*/Rizath)