Olly Dondokambey – Steven Kandouw Bareng Deprov Dengar Pidato Jokowi

manadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut melakukan nonton bareng pidato kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo

Hal itu dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada Sidang Tahunan (ST) MPR dari giant screen di Gedung DPRD Sulut, Jumat (14/8/2020).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menilai pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk melakukan lompatan besar bagi Indonesia menuju negara maju pada 2045.

Jokowi mengatakan krisis kesehatan dan ekonomi saat pandemi bisa menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Menurutnya, pemerintah akan menjalankan berbagai strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

“Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini, menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju, menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 juga menjadi momentum yang harus dimanfaatkan untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, dan menjalankan strategi besar. Dia menyebut strategi besar tersebut terbagi pada bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Jokowi menyebut Indonesia pada usia ke-75 tahun ini telah masuk dalam jajaran upper-middle income country versi World Bank.

Dia optimistis pada 25 tahun lagi atau saat usia seabad, Indonesia mampu naik kelas menjadi negara maju atau high income country.

Jokowi menyebut pandemi virus Corona telah mendatangkan tantangan berat yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, kesiapsiagaan dan kecepatan pemerintah dalam merespons dampak pandemi juga tengah diuji.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pemerintah harus melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja.

Misalnya, dari sisi kesehatan, pemerintah langsung mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah pandemi di China. Di dalam negeri, pemerintah juga harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan.

“Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat,” ujarnya.

Saat krisis kesehatan merembet pada pelemahan ekonomi nasional, pemerintah juga harus cepat bergerak memberikan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, hingga subsidi gaji.

Ada pula upaya membantu dunia usaha melalui stimulus, serta kepada UMKM diberikan restrukturisasi kredit dan memperoleh bansos produktif berupa bantuan modal darurat.

Seperti diketahui, mulai 1 Juli 2020, World Bank telah menaikkan status Indonesia dari lower-middle income country menjadi upper-middle income country. Kenaikan status tersebut berdasarkan penilaian pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia tahun 2019 yang naik menjadi US$4.050, dari posisi sebelumnya US$3.840.

World Bank memiliki empat kategori negara berdasarkan GNI per kapita, yaitu low income (US$1.035), lower-middle income (US$1.036 hingga US$4,045),
upper-middle income
(US$4.046 hingga US$12.535), dan high income (lebih dari US$12.535)

Diketahui, selain menyimak pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-75 RI di sidang tahunan MPR, Gubernur Sulut bersama Deprov juga mendengarkan pidato Jokowi terkait pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2021 beserta nota keuangannya.

Pasa kesempatan itu, Jokowi menyampaikan keberlanjutan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tahun depan. Untuk tahun 2020 saja, pemerintah sudah menglokasikan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun.

“Pada RAPBN 2021, dialokasikan anggaran Rp 356,5 triliun,” ucap Jokowi.

Menurutnya, uang ini dialokasikan untuk enam pos belanja. Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun. Penggunaannya untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah).

Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun. Penyalurannya melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.

Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun. Uang ini ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun. Penyalurannya melalui subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.

Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun. Uang ini diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun. Penya

Olly Minta Pembangunan RS Mata Selesai Tepat Waktu

manadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meminta pihak kontraktor pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sulut dapat menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu.

“Saya mengimbau kalau bisa karena situasi sekarang walaupun masih pandemi Covid tapi gampang kita cari tukang kerja kalau bisa tambah supaya kita bisa selesaikan tepat waktu. Kalau dulu susah karena tidak ada penerbangan, sekarang kan penerbangan ada, tukang di Jakarta juga banyak nganggur karena di Jakarta justru daerah lain tidak ada pembangunan infrastruktur disini banyak. Tolong jadi catatan,” kata Olly di lokasi proyek RS Mata Sulut di Manado, Jumat (14/8/2020).

Olly memotivasi pihak kontraktor agar dapat bekerja keras menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditetapkan. Diketahui, sampai hari ini pengerjaan proyek sudah melalui 249 hari dari total 430 hari.

Selain itu perusahaan masih ada 180 hari waktu pemeliharaan bangunan sesudah penyelesaian proyek.

“Saya kira agar supaya prosesnya berjalan lancar tentunya semua harus ada, disini material harus sudah ada, onside harus sudah ada, kontrak-kontrak harus sudah beres, karena waktu tinggal 5 bulan. Jadi saya kira ini yang saya himbau supaya kita bisa sama-sama menyelesaikan tugas tanggung jawab kita.”

“Karena Pemerintah Provinsi bertanggung jawab buat masyarakat , Rumah Sakit ini harus beroperasi karena perhitungan kita Januari 2021 sudah beroperasi sudah bisa jalan sehingga manfaat dari pembangunan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Olly. (*/Rizath)

Olly Optimis Ekonomi Sulut Tumbuh 6%

manadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey optimis ekonomi Sulut akan tumbuh6 persen di tahun 2021.

Hal itu disampaikan Olly dalam paripurna penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulut TA 2021 di Kantor DPRD Sulut, Kamis (13/8/2020).

LOlly mengatakan, penyusunan KUA-PPAS adalah tahapan yang secara rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, namun penyusunan tahun 2021 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun 2021 adalah tahun terakhir dari RPJMD 2016-2021, sehingga menjadi moment yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi kami dalam periode ini,” kata Olly.

Olly menuturkan bahwa sejak tahun 2016 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi selalu berada diatas rata-rata nasional pada angka rata-rata 6%.

Tambah Olly, dalam masa pandemi Covid-19, triwulan I tahun 2020 mengalami perlambatan bahkan di triwulan II terkontraksi pada angka 3,89%, namun masih berada diatas rata-rata nasional, dan secara kumulatif pada semester I masih bertumbuh positif pada angka 0,38%.

Menurut Olly, dampak Covid-19 diperkirakan masih akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian, baik secara nasional maupun daerah di tahun 2021, sehingga pendapatan daerah, baik yang berasal dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi normal.

Oleh sebab itu akan diupayakan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru antara lain melalui kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha, katanya.

Terkait KUA-PPAS 2021 Provinsi Sulut, Olly memperkirakan tahun 2021 kondisi perekonomian daerah sudah mulai membaik dengan sektor pertanian, perikanan kelautan dan kehutanan tetap bertumbuh positif dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur perekonomian daerah.

“Di samping itu sektor pariwisata juga akan terus digalakkan dengan membangun fasilitas sarana dan prasarana mulai dari bandara, jalan dan jembatan akses penghubung objek-objek wisata serta mempersiapkan dan memberdayakan masyarakat lokal sekitar kawasan wisata,” tambah Olly

Olly juga menegaskan bahwa UMKM dan IKM skala rumah tangga akan terus didorong untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi lokal.

Karenanya berdasarkan keadaan tersebut, Olly optimis ekonomi Sulut tumbuh 6% di tahun 2021.

“Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka di tahun 2021 diharapkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara akan mencapai 4 – 6%, angka inflasi akan dikendalikan pada angka 3%, tingkat kemiskinan pada kisaran 7 – 8%, angka pengangguran pada kisaran 6 – 7%, dan IPM Sulawesi Utara dapat dipertahankan pada angka 72,” bebernya. (*/Rizath)

Olly Awali Pembangunan Taman Wisata Budaya Waruga di Bendungan Kuwil

Sulutmanadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meletakan batu pertama sebagai tanda mengawali pembangunan taman wisata budaya waruga di lokasi pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (13/8/2020).

Taman wisata budaya waruga sendiri berbandrol Rp. 33 miliar yang dibangun diatas lahan seluas 3,1 hektar dengan 87 makam ini bernilai konstruktif dalam rangka pemantapan pembangunan daerah di sektor kebudayaan bahkan dapat menjadi sarana penunjang pembangunan pariwisata di Sulut.

Seperti diketahui, Waruga adalah kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Bagian atas berbentuk segitiga seperti bubungan rumah dan bagian bawah berbentuk kotak yang bagian tengahnya ada ruang.

Waruga berasal dari dua kata “waru” yang berarti “rumah” dan “ruga” yang berarti “badan”. Jadi secara harfiah, waruga berarti “rumah tempat badan yang akan kembali ke surga”.

Menurut Olly, taman wisata budaya waruga ini adalah bagian dari upaya menjaga dan melestarikan budaya Sulut sekaligus juga sebagai langkah strategis untuk menjadikan kebudayaan sebagai kekuatan yang dapat dikontribusikan bagi pembangunan dan kemajuan Sulut.

“Kawasan ini memang sejak awal akan dijadikan daerah wisata budaya karena torang tidak boleh melupakan identitas budaya. Generasi kita nanti tetap melihat bagaimana kejayaan Sulawesi Utara di masa lalu,” kata Olly.

Olly juga turut meninjau pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan berbandrol Rp. 1,4 triliun yang letaknya masih satu lokasi dengan taman wisata budaya waruga.

Potensi Bendungan Kuwil Kawangkoan mampu memberikan dampak besar bagi masyarakat Sulut sehingga dijadikan sebagai salah satu proyek strategis/program pembangunan 49 bendungan baru Kementerian PUPR.

Sementara itu, Kepala Balai Sungai Wilayah Sulawesi I, Bastari menerangkan bahwa pembangunan bendungan terus dipacu dan diperkirakan selesai pada tahun 2021.

“Saat ini pengerjaannya sudah mencapai 75 persen,” ujar Bastari. (*/Rizath)

Pemprov Sulut Juara 1 Tingkat Nasional Penghargaan Paritrana Award 2019

SULUTmanadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw meraih juara I tingkat Nasional dalam penghargaan Paritrana Award 2019 yang digelar secara virtual oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), Rabu (12/8/2020).

SUlutPenghargaan ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Pemprov Sulut sebagai pemenang dari kategori pemerintah provinsi.

SulutDiketahui, tujuan pemberian penghargaan Paritrana adalah untuk meningkatkan kepedulian dan citra positif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemerintah, perusahaan dan masyarakat serta meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

SulutDalam meningkatkan cakupan kepesertaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm).

Usai menerima Paritrana Award, Gubernur Olly menyambut dengan ucapan syukur. “Kita bersyukur karena hasil kerja kita bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sehingga kita mendapatkan juara satu atas penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan Paritrana bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” kata Olly.

SUlutMenurut Gubernur Olly dibandingkan dengan daerah lainnya Sulut mempunyai beberapa kelebihan dalam memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah, antara lain memberikan jaminan sosial bagi pekerja sosial dari kematiannya, kecelakaan kerjaannya, hal ini sangat penting dan yang melakukan baru ada di Sulawesi Utara kalau di tempat lain yang ada hanya untuk karyawan untuk itulah Sulut boleh meraih juara I. (Adv/Rizath)

Keputusan DPP PPP Dukung Olly Dondokambey – Steven Kandouw

manadoterkini.com, SULUT – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya mengarahkan dukungannya pada Paslon Cagub-Cawagub Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw semakin tak terbendung.

Setelah pengurus pusat Perindo, PSI dan Gerindra, kali ini giliran DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang resmi mengeluarkan surat keputusan (SK), dukungan pada Olly-Steven.

Adapun dukungan itu dalam bentuk Surat Keputusan (SK) DPP PPP nomor:149/SK/DPP/W/VIII/2020 tentang persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang ditandatangani Plt Ketua Umum Hi Suharso Monoarfa dan Sekum Hi Asrul Sani. (*/Rizath)

Kandouw Sebut Tanggulangi Kemiskinan Harus Holistik, Jangan Ada Ego Sektoral

manadoterkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dengan terus menguatkan koordinasi, kapasitas kerja lintas sektor dalam aktualisasi dan realisasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

“Menyikapi masalah kemiskinan harus secara holistik, secara keseluruhan.
Masalah kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan ego-ego sektoral, ego regional. Ini murni masalah yang wajib bagi pemerintahan. Saya mau sampaikan bahwa koordinasi itu penting. Bahwa kita bukan sekedar pertemuan tetapi kita identifikasi tetapkan masalah serta solusinya apa,” jelas Kandouw.

Hal itu disampaikan Kandouw saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi dan kabupaten/kota se Sulut di Kantor Gubernur, Selasa (11/8/2020).

Menurut Kandouw, sektor penanggulangan kemiskinan termasuk pengangguran senantiasa menunjukkan geliat dan capaian positif. Namun bukan berarti hal itu menjadi alasan berpuas diri, karena masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan dorongan dan stimulan dari kita untuk mereka keluar dari garis kemiskinan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan bersama saat ini.

“Secara nasional bahwa pengangguran kita selama COVID ini memasuki sudah lewat satu semester triwulan ketiga, ketambahan 5,7 juta penganggur. Bukan berarti di Sulawesi Utara bebas pengangguran, saya yakin 5,7 itu ada yang di Sulawesi Utara. Masalah kemiskinan ini harus menjadi bagian dari roadmap pemerintah, dalam artian rencana anggaran kita.”

“Karena semua selalu saya ingat-ingatkan. Bahwa ada tiga hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita yakin eksport, investasi dan belanja pemerintah,” ungkap Kandouw.

Karenanya, Kandouw mengajak semua pemerintah kabupaten/kota mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan belanja pemerintah.

“Kita harus dorong secepat-cepatnya karena ini adalah salah satu gaya untuk pertumbuhan ekonomi. Bagi kabupaten kota saya himbau supaya belanja pemerintah cepat digelontorkan,” tandas Kandouw.

“Untuk itu ada beberapa hal yang menurut hemat kami di provinsi perlu segera kita laksanakan, seperti kita tahu persis pemerintah pusat yang Rp 75 triliun itu sekalian masalah kesehatan 70 persen tentang social safety net, baik bagi kementerian kesehatan dan ekonomi kreatif, kementerian sosial, kementerian tenaga kerja, kementerian desa, semua punya program langsung tentang konteks social safety net yang tak lain tentang mengurangi kemiskinan,” lanjutnya.

Kandouw juga optimis perubahan RKPD agar penanganan Covid-19 dan kemiskinan di Sulut lebih optimal.

“Harus cepat kita laksanakan perubahan RKPD kita dalam APBD. Tidak ada alasan bahwa anggaran sudah habis. Supaya lebih menyentuh ke penanganan COVID-19 dan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya Kandouw.

Lanjut Kandouw pemerintah daerah harus berperan aktif mengidentifikasi untuk mendapatkan aktifitas yang selama lima bulan ini diciptakan oleh pemerintah pusat.

“Yang utama itu relaksasi dari perbankan, apresisasi bagi pak gubernur karena ada Bank SulutGo mendapatkan satu triliun untuk menjadi penyalur program dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Jadi sekali lagi tentang upaya-upaya dari pemerintah pusat tolong bantu agar sampai ke masyarakat,” lanjutnya.

Masih terkait penanganan kemiskinan, Kandouw juga mengajak pemerintah kabupaten/kota mendorong masyarakat aktif mengolah lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif.

“Mari manfaatkan, jadi sudah tepat program dari pak gubernur mari jo bakobong. Ada beberapa daerah yang anggaran untuk pertaniannya nol, anggaran untuk perkebunannya nol, kelautan nol. Tiga aspek ini yang mau tidak mau menjadi andalan untuk kita cegah kemiskinan dan pengangguran kita,” bebernya.

Lebih lanjut, Wagub Kandouw mengajak pemerintah kabupaten/kota aktif mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa penyebaran COVID-19 di Sulawesi Utara ini baik secara mingguan ini turun tetapi masih tetap menyebar. Untuk itu saya men-drive kita semua suapaya upaya kita tentang social distancing harus kita gembor gemborkan kembali.”

“Untuk itu yang saya identifikasi kita yakni koordinasi dengan TNI POLRI sebagai Satgas COVID-19 kita. Dan yang terakhir, berikan reward untuk orang yang garda terdepan yakni para tenaga medis,” tutup Kandouw.

Dalam rakorev virtual nampak hadir para wakil walikota dan wakil bupati se Sulut, jajaran BPS, Bappeda dan tim ahli penanggulangan kemiskinan Sulut. (*/Rizath)

Bahas Masalah JKN-KIS, Pemprov dan BPJS Gelar Pertemuan Virtual

manadoterkini.com, SULUT – Sekdaprov Sulut Edwin Silangen membuka pertemuan virtual forum komunikasi pemangku kepentingan utama guna membahas masalah JKN-KIS.

Dalam sambutannya, Edwin Silangen mengapresiasi forum komunikasi sebagai langkah untuk memantapkan sinergitas dan semangat gotong royong kita dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sulut.

“Forum ini juga adalah sarana diskusi yang
efektif bagi kita untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan JKN-KIS serta memperoleh masukan-masukan untuk menjadi rekomendasi dalam pelaksanaan JKN-KIS yang lebih baik di daerah,” kata Silangen awal pekan ini.

Dalam kegiatan ini membahas Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; Pelaksanaan Progam JKN di Sulawesi Utara; serta Inovasi Digital dalam mendukung penyelenggaraan JKN-KIS.

Selain itu, JKN-KIS selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bahkan JKN-KIS senantiasa memberikan dampak konstruktif bagi pembangunan daerah, serta turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain, meningkatkan angka harapan hidup; meningkatkan PDRB per kapita, produktivitas masyarakat dan berbagai manfaat positif lainnya.

Karenanya, Silangen berharap semua peserta dapat mengikuti dengan baik dan memaksimalkan forum komunikasi ini, sehingga dapat memahami substansi dalam ketentuan penyelenggaraan Program JKN-KIS dan semakin mantap dalam tekad saling menunjang untuk menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan.

“Mari kita terus jalin koordinasi yang baik. Kita sama-sama tingkatkan pelayanan kesehatan di daerah. Kita tingkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan di daerah,” lanjutnya. (*/Rizath)

Di Bolmong, Steven Kandouw Jadi Petani, Tanam Bawang Merah

manadoterkini.com, SULUT – Sektor pertanian dan perkebunan terbukti tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19, karena itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Senin (10/8/2020), dalam rangka mendorong gerakan ‘Mari Jo Bakobong’.

Pada kesempatan itu, Steven Kandouw mengajak masyarakat terlibat aktif dalam pemanfaatan lahan terlantar jadi lahan produktif untuk memperkuat ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19.

“Saya atas nama bapak Gubernur Olly Dondokambey mengimbau kepada seluruh petani, tetap bakobong dan tetap batanang karena ini pekerjaan sangat mulia sehingga pak Gubernur berikan perlindungan asuransi kepada petani. Ini merupakan upaya, ikhtiar untuk melindungi petani,” kata Kandouw.

Program ini dilaksanakan melalui penanaman bawang merah dan panen kacang merah serta menyalurkan bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid- 19 di Boltim.

Kandouw menerangkan bahwa Pemprov Sulut selain mengajak warga untuk tetap menanam juga terus menyalurkan bantuan kepada para petani.

“Hingga kini sudah ratusan miliar bantuan kepada petani di daerah ini. Bapak Gubernur tidak pernah membeda-bedakan, selalu objektif dalam memberikan bantuan kepada petani. Saya berharap kepada petani untuk memanfaatkan secara benar bantuan yang diberikan karena tidak semua petani mendapatkan bantuan seperti ini,” ungkap Kandouw.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut, Novly Wowiling, mengatakan program Marijo Ba Kobong merupakan program penting di tengah pandemi COVID-19.

“Program ini adalah pembawa spirit dalam pesan moril yang kaitan dengan Sulawesi Utara untuk mantap dalam hal ketahanan pangan,” katanya.

Menurut Wowiling, dengan memanfaatkan lahan tidur akan menghasilkan komoditas yang menjadi kebutuhan konsumsi masyarakat. Tambah dia, kepedulian Pemprov Sulut terhadap dunia pertanian sangatlah positif. Apalagi semboyan kepemimpinan adalah teladan sangatlah dirasakan dijadikan budaya baik di tengah kehidupan masyarakat Sulut.

“Upaya pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan menjaga pasokan di tengah pandemi lewat penyaluran bantuan benih pertanian pupuk sangatlah memotivasi petani dan menggairahkan sektor pertanian,” ucap Wowiling.

Sebagai informasi, kegiatan yang dirangkaikan dengan MoU antara Pemprov Sulut dengan Jasindo, terkait asuransi bagi petani turut dihadiri oleh Kadis Perkebunan Sulut Refly Ngantung, Perwakilan PT. Asuransi Jasindo, kelompok tani dan jajaran Pemkab Boltim. (*/Rizath)

Olly Dondokambey Sambangi Menteri ESDM, Ada Apa?

manadoterkini.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyambangi Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Pertemuan ini untuk konsultasi soal Undang-Undang Minerba yang baru yang berlaku di seluruh Indonesia dan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Tondano.

Proyek PLTS terapung ini untuk mendukung program pemerintah Indonesia dalam energi terbarukan (renewable energy) dan penyediaan energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat Sulut.

Terkait UU Minerba, diketahui, DPR telah mengesahkan perubahan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Mei 2020.

Ada sejumlah poin penting yang diatur dalam revisi UU minerba. Mulai dari kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap lzin Pertambangan Rakyat (IPR) dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai informasi, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Izin dalam RUU Minerba ini terdiri atas; IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi. Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

Terkait pemberian izin, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernur. Pendelegasian kewenangan didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.

Selain itu adanya kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri

Adapun pertemuan turut dihadiri Staf khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tatakelola Minerba Irwandy Arif dan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. (*/Rizath)