manadoterkini.com, AMURANG-Program pemerintah yakni pembuatan sertifikat Prona, hingga kini masih menjadi solusi bagi ribuan warga kurang mampu. Sayangnya, tidak sedikit warga yang merasa dibodohi dengan program yang katanya gratis tapi ternyata berbayar.
“Padahal Prona katanya gratis. Tapi, kami harus mengeluarkan dana yang bervariasi. Ada yang Rp 500 ribu, ada juga yang Rp 700 ribu. Tapi karena tidak ada pilihan, mau tidak mau harus mau dibayar,” ujar salah satu warga Sapa sambil meminta namanya jangan dipublikasikan.
Sementara itu, Kepala Badan Pertahanan Negara (BPN) cabang Minahasa Selatan (Minsel) Tjatur Wahjoedi ketika dikonfirmasi kaget dan mengaku tidak tahu dengan masalah tersebut, apalagi Dia mengatakan kalau pembayaran tersebut bukan dibayarkan ke pihaknya. “Selama ini program Prona adalah program gratis. Kalaupun ada pembayaran, itu bukan dari pihak kami,” ujar Wahjoedi.
Selain Prona, diakuinya sertifikat gratis bisa diserahkan kepada warga miskin yang memiliki kartu miskin dari pemerintah.
“Ada juga yang gratis kalau memegang kartu miskin. Dan itu harus dilakukan oleh pemohon sendiri tanpa perantara. Untuk Minsel, hingga kini belum pernah ada yang mengurus sertifikat menggunakan kartu miskin tersebut,” jelasnya sembari menyebut lamanya pengurusan sertifikat prona maupun menggunakan kartu miskin selama 3 minggu setelah dokumen dilengkapi.
Disisi lain, BPN cabang Minahasa Selatan telah mengeluarkan sebanyak 5200 sertifikat dari Prona tersebut.(dav)
GRAFIS PENGURUSAN SERTIFIKAT PRONA :
Tahun 2014 Total 2000 sertifikat.
Tahun 2015 Total 1500 sertifikat.
Tahun 2016 Total 1700 sertifikat.
Sumber: BPN Minsel.
