manadoterkini.com, MANADO – Perseteruan antara Marvianus (Vian) Punuh dan anggota DPRD Kota Manado, Ferdinand Jeki Dumais, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya mencuat ke ruang publik terkait persoalan utang-piutang, konflik keduanya kini berlanjut ke ranah hukum dengan saling melaporkan ke Polda Sulawesi Utara.
Terbaru, Vian Punuh resmi melaporkan Ferdinand Djeki Dumais ke Polda Sulut pada 5 November 2026. Hal tersebut dibuktikan melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/B/721/XI/2026/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA.
Dalam laporan tersebut, Vian mengadukan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Salah satu pokok persoalan yang diuraikan dalam laporan berkaitan dengan transaksi jual beli mobil Toyota Altis bernomor polisi DB 1009 QG pada Agustus 2025.
Berdasarkan uraian pelapor, kendaraan tersebut dibeli melalui transaksi yang melibatkan Ferdinand Djeki Dumais dan Paulus Joseph Mentang.
Namun, persoalan muncul ketika pelapor mengaku memperoleh keterangan dari Paulus Joseph Mentang, yang namanya disebut tercantum sebagai pemilik kendaraan dalam STNK.
Melalui tangkapan layar percakapan WhatsApp yang ditunjukkan pelapor, Mentang disebut menyatakan bahwa kendaraan Toyota Altis tersebut bukan miliknya.
“Heran juga kok bisa sama nama,” demikian pernyataan dalam percakapan WhatsApp tersebut.
Pelapor juga menguraikan bahwa saat transaksi berlangsung, dirinya hanya menerima STNK, sementara BPKB disebut masih berada di Jakarta. Vian mengaku telah beberapa kali meminta kejelasan dokumen kendaraan tersebut, tetapi belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan dokumen dan status kepemilikan kendaraan. Meski demikian, keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan serta diverifikasi melalui dokumen resmi.
VIAN TUDING FERDINAND PEMBOHONG
Di tengah bergulirnya laporan polisi, Vian kembali melontarkan kritik keras terhadap Ferdinand. Ia menuding anggota DPRD Manado tersebut telah melakukan pembohongan publik dan tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan yang dipermasalahkan.
“Dia itu pembohong. Saya didukung dengan bukti-bukti. Bahkan saat disodorkan somasi di depan petinggi Partai Gerindra dalam tahap mediasi, dia menolak,” kata Vian.
Menurut Vian, persoalan tersebut sebelumnya telah diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi di internal Partai Gerindra. Namun, upaya tersebut disebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga dirinya memilih membawa persoalan itu ke jalur hukum.
FERDINAND BANTAH, KLAIM SUDAH LAPOR KE POLDA
Di pihak lain, Ferdinand Djeki Dumais ketika dikonfirmasi manadoterkini.com membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya, baik terkait persoalan utang-piutang maupun transaksi kendaraan Toyota Altis tersebut.
Ferdinand menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Ia juga menyatakan telah menempuh langkah hukum ke Polda Sulut karena menilai persoalan tersebut telah merugikan nama baiknya sebagai pejabat publik dan anggota DPRD Kota Manado.
“Saya sudah lapor ke Polda,” katanya lewat pesan WhatsApp kepada manadoterkini.com.
Pernyataan Ferdinand tersebut menjadi bagian dari perimbangan pemberitaan atas tuduhan yang disampaikan Vian. Dengan demikian, kedua pihak sama-sama memiliki klaim dan bantahan yang masih perlu diuji melalui proses hukum.
PUBLIK MENUNGGU LANGKAH APH
Dengan adanya laporan Vian Punuh serta pernyataan Ferdinand yang mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke Polda Sulut, perseteruan keduanya kini semakin terbuka di ranah hukum.
Publik pun menunggu langkah kepolisian dalam menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk mendalami kronologi transaksi kendaraan, kejelasan keberadaan BPKB, status kepemilikan Toyota Altis DB 1009 QG, serta keterangan pihak-pihak yang terkait.
Apakah polemik ini berawal dari transaksi kendaraan yang belum tuntas, persoalan utang-piutang, atau terdapat persoalan hukum lain yang perlu didalami?
Jawabannya kini bergantung pada proses klarifikasi dan penanganan aparat penegak hukum.
Sebab, di tengah tudingan dan bantahan yang telah terlanjur menjadi konsumsi publik, pembuktian hukum menjadi penentu. Laporan polisi bukan putusan hukum, dan setiap pihak tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan serta memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
(***)
