manadoterkini.com, MINAHASA – Sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik berbasis elektronik jadi andalan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Minahasa Agustivo Tumundo SE MSi saat menjadi nara sumber (Narsum) dalam Webinar Digital Cultur RTIK.
Webinar yang digagas Relawan TIK Indonesia kerjasama dengan Kementerian Kominfo RI dan Universitas Sam Ratulangi Manado tersebut dilakukan secara virtual pada Kamis (22/04/2021) tadi.
Kegiatan yang mengambil thema ‘Transformasi Digital Culture Akademik kepada Masyarakat’ ini juga menampilkan Direktur Jenderal Aptika Kementrian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan sebagai Keynote Speaker bersama Ketua Umum Siberkreasi Yossy Mokalu dan Ketua Umum RTIK Indonesia Fajar Eri Dianto.
Sedangkan Kadis Kominfo Minahasa Agustivo Tumundo tampil sebagai Nara Sumber bersama Dr Ir Rignolda Djamaluddin MSc dari Universitas Sam Ratulangi Manado dan Stanley Karouw ST MTI dari Relawan TIK Sulawesi Utara, dengan Moderator dr Grace EC Korompis MHSM DrPH dari Universitas Sam Ratulangi Manado juga.
Dalam materinya, Kadis Kominfo Agustivo Tumundo mengedepankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.
Dikatakan Tumundo bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkembangan saat ini merupakan suatu yang harus ada dan diikuti oleh masyarakat modern saat ini, terutama dalam menghadapi era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 yang telah mengubah cara manusia berpikir dan berhubungan satu dengan yang lain.
Dikatakan Tumundo bahwa peningkatan kualitas SDM sebagai aktor utama dalam perubahan menjadi sangat penting terutama karena Indonesia masih kurang dalam memanfaatkan kecanggihan TIK.
“Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi yaitu semakin ketatnya persaingan global. Kecangihan teknologi tidak bisa dinegosiasikan dalam kehidupan bermasyakat, khususnya dalam dunia industri. Tantangan ini perlu disikapi secara matang dan tepat sasaran yaitu dengan terus mengupayakan penguatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi,” papar Tumundo.
Diuraikan Tumundo bahwa latar belakang dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini diinisiasi oleh Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Stranas pengembangan E-goverment yang kemudian dikeluarkan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE.
“Penerapan SPBE ini memberikan kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan permasalahan SPBE meliputi bidang SDM diantaranya keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK, aplikasi e-government di instansi pemerintah yang tersebar dan data tidak terintegrasi, Infrastruktur data center bervariasi, belanja TIK terus naik tetapi kinerja e-government belum memuaskan, serta budaya masyarakat dan organisasi yang belum mendukung,” urai Tumundo.
Tumundo juga menambahkan bahwa sesuatu yang patut disyukuri bahwa di tahun 2021 ini Kabupaten Minahasa sudah terpilih dalam 60 Kabupaten/Kota di Indonesia yang masuk dalam Program Smart City dari Kementrian Kominfo RI.
Sebagai daerah yang akan menjadi kota pintar atau smart city ini, merupakan upaya inovatif yang dilakukan oleh Kabupaten/kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas di Daerah setempat.
“Saya juga berharap dukungan semua pihak, sehingga proses penandatangan Kerjasama (MoU) Kabupaten Minahasa masuk dalam Program Smart City tahun 2021 ini antara Menteri Kominfo RI dengan Bupati Minahasa dapat terwujud. Sesuai agenda Kemenkominfo RI penandatanganan MoU akan digelar pada bulan Mei 2021 ini,” terangnya.
Webinar tersebut juga diikuti oleh Kepala Bidang E-government Diskominfo Minahasa Gogen Ngantung SE, para akademisi Unsrat diantaranya Dosen Teknik Informatik Unsrat Yauli Rindengan ST MSc MM, Ir Lyndon Pangemanan ME dari Fakultas Pertanian, Dr Victorya Nisye Untu SE dari Fakultas Ekonomi, Glanny Mangindaan ST MT, Alicia Sinsuw ST MT, Nancy Tuturoong ST MT dari Fakultas Teknik dan para peserta mahasiswa lainnya. (fis)
