manadoterkini.com, KOTAMOBAGU – Dinas Pertanian Kota Kotamobagu kembali lakukan verifikasi dan pemutakhiran data petani yang akan menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi.
Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan regulasi baru Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penguatan Ketahanan Pangan Nasional serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
Hasilnya nanti akan menjadi dasar penyaluran subsidi pupuk secara elektronik. Mengingat penyaluran pupuk bersubsidi saat ini diwajibkan berbasis data elektronik yang valid dan terintegrasi.
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kota Kotamobagu, Rahmat Talibo, mengatakan bahwa pihaknya telah memulai proses input dan verifikasi data petani melalui aplikasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
“Sampai saat ini, jumlah petani di Kota Kotamobagu yang terdaftar di Simluhtan sebanyak 7.662 orang. Dari jumlah tersebut, 3.722 petani telah masuk dalam sistem e-RDKK sebagai calon penerima pupuk bersubsidi tahun 2025,” ujar Rahmat Talibo, Kamis 10 Juli 2025.
Ia juga menyebutkan bahwa jumlah kelompok tani aktif yang tercatat di wilayah Kota Kotamobagu mencapai 545 kelompok, tersebar di seluruh kecamatan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan para penyuluh lapangan untuk memastikan proses input dan verifikasi berjalan sesuai waktu yang ditentukan.
“Langkah ini sangat penting agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi,” tambahnya.
Dinas Pertanian juga mengimbau kepada seluruh kelompok tani dan petani yang belum terdaftar agar segera melapor ke penyuluh pertanian terdekat untuk difasilitasi dalam proses pendaftaran dan pendataan.
Dengan kebijakan berbasis digital ini, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap penyaluran pupuk bersubsidi ke depan akan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan di daerah. (Sam)
