manadoterkini.com, TONDEGESAN – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Denny Mangala, M.Si menunjukkan kepedulian kepada Gereja Masehi Injili di Minahasa, secara khusus kategorial Pria/Kaum Bapa, melalui kehadiran, memberikan arahan, serta membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Tengah Tahunan P/KB GMIM dan Pelantikan Panji Yosua P/KB GMIM di Jemaat Damai Tondegesan, Wilayah Kawangkoan, Sabtu 12 Juli 2025.
Gereja dan Pemerintah merupakan dua institusi yang berbeda. Meskipun demikian, Gereja dan Pemerintah memiliki kesamaan tugas, tanggung jawab, dan peran yang harus sinergis.
“Gereja tugasnya adalah membangun kualitas iman jemaat, sementara pemerintah tugasnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakatnya,” kata Mangala mengutip sambutan tertulis Gubernur Yulius Selvanus.
Dua tugas ini memerlukan sinergitas, saling melengkapi, sehingga tentu dalam persepektif ini, Gereja termasuk di dalamnya P/KB dan Panji Yosua P/KB adalah pilar pembangunan penopang Sulawesi Utara dan pembangunan nasional.
“P/KB sebagai pilar pembangunan, mari kita mengambil peran menopang tugas pemerintah membangun Sulawesi Utara,” tadasnya.
BACA JUGA : “Saling Memberdayakan” Itulah Ajakan Plt Ketua BPMS Pdt Janny Rende Kepada PKB GMIM
Ada beberapa hal dan fenomena yang perlu dukungan kita semua. Saat ini Presiden Prabowo sementara menggerakkan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk digaungkan Gubernur YSK yang menggaungkan ketahanan pangan.
“Saat ini ada 282 juta penduduk dunia yang mengalami kelaparan pangan ekstrim di 59 negara di dunia. Beruntung Indonesia tidak termasuk. Ini terjradi karena penduduk dunia sekarang sudah 8.3 Milyar, padahal idealnya dihuni 2.3 milyar. Berlebihannya penduduk dunia berakibat pada meningkatnya kebutuhan pangan dan papan, efeknya kepada lingkungan hidup,” jelas Mangala.
Di Sulut, susah dapat beras. Bukan karena Sulut tidak bisa surplus beras. Data yang ada, potensi pertanian kita khususnya padi bisa over produksi jika ditanami padi.
“Persoalannya lahan padi kita saat ini ditanami nilam. Di Bolmong sendiri, banyak yang ditanami nilam. Akibatnya kita kekurangan stok beras 120 ton. Makanya saat ini beras kurang.
“Kekurangan beras ini pasti mendorong inflasi, kenaikan harga beras. Oleh karena itu sejak 2 hari yang lalu dilakukan gerakan pangan murah. Kemarin di Manado dan Minsel karena besok akan pengucapan. Di Minsel ada 3 titik, hari ini ada 5 titik. Setelah itu akan ke Minahasa karena pengucapan tanggal 20. Kita ingin menjamin masyarakat tidak kekurangan kebutuhan hidup. Karena itu, P/KB termasuk Panji Yosua P/KB, mari kita edukasi masyarakat, kalau sawah, tanam padi,” terangnya.
Lanjut Plh Kadis Kominfo Sulut ini, sekarang Presiden Prabowo juga menggalakkan MBG, makanan bergisi gratis. Sulut sekarang sementara uji coba. Pertama, karena angka stunting di Indonesia masih 20an persen. Sulut saja stunting saja 20,8 persen.
“Dari 100 anak di Sulut, ada 20 orang yang stunting. Dampaknya tidak saja bentuk tubuh pendek seperti saya, tetapi terkait dengan kecerdasan. Bagaiamana kita menjemput Indonesia Emas 2045 jika banyak anak yang stunting. Makanya perlu digalakkan MBG. Meskipun anggaran besar, maka MBG perlu,” tandasnya.
Hal lain, anak-anak Indonesia, IQ hanya 79,1 sementara anak global 85-110, artinya anak Indonesia Iqnya di bawah anak global. “Ini tantangan kita bersama, termasuk P/KB dan PY P/KB agar anak-anak kita dapat berkompetisi,” katanya.
Presiden juga mengendors pendidikan. Kita bersyukur di Sulut, salah satu dari 5 provinsi di Indonesia yang dapat sekolah unggulan, Taruna Nusantara. Tanah dan anggarannya sudah ada, dalam waktu dekat akan ground breaking di Langowan.
“Hadirnya sekolah unggulan ini membuka peluang anak-anak Sulut sekolah di sana. Tetapi kita harus mempersiapkan diri karena harus tes. Jangan sampai peserta luar Sulut lebih banyak,” katanya.
Sumatera Selatan, Bandung, IKN, dan Sulut, artinya Sulut satu-satunya yang mendapat sekolah Taruna Nusantara di Indonesia Timur.
“Selain Sekolah Taruna Nusantara, kedua kita juga mendapat alokasi sekolah unggul Garuda. Sekolah ini untuk persiapan anak-anak kita ke Universitas terbaik. Mereka diasramakan dan anggarannya ditanggung pemerintah,” terangnya.
Bahkan kata Mangala, Sulut mendapat 3 sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu dari sisi ekonomi, semua biaya ditanggung pemerintah.
“Mereka diasramakan. Satu sekolah rakyat ada di Minahasa, di Remboken, lainnya di Manado dan Bolaang Mongondouw.
Berikutnya, dukungan yang dibutuhkan Pemerintah terkait dengan tenaga kerja ilegal Sulawesi Utara. Sekarang ini tenaga kerja Sulut yang bekerja di Vietnam Kamboja dan Myanamar, tertinggi kedua di Indonesia setelah Sumatera Utara. Tapi yang luar biasa, orang Sulut yang bekerja, tidak melapor di KBRI sehingga tidak tercatat, mereka direkrut secara ilegal dengan iming-iming gaji tinggi dan pekerjaan layak, tetapi setelah berangkat mereka bekerja di bidang judi online dan penipuan.
Karena mereka tidak mahir berbahasa Inggris, korban-korban kita juga saudara-saudara mereka di Sulut. Mereka tidak berdaya karena handphone dan paspor disita, lalu diberikan target. Sampai saat ini sudah 6 orang warga Sulut yang meninggal, sehingga Kemenlu dan BPMI rapat di sulut pun menggiatkan edukasi. Tetapi dalam 2 minggu cukup banyak calon tenaga kerja yang akan berangkat ketiga negara ini diamankan di bandara Sam Ratulangi.
“Saya ajak P/KB dan Panji Yosua P/KB, mari kita menjaga anak-anak untuk diwaspadai dan tidak tertipu. Mereka awalnya dikirim ke Singapura dan Thailand lalu lewat darat menuju ketiga negara itu. Ini yang membuat kesulitan mendeteksi,” ajaknya.
Di sisi lain, Pemprov Sulut sudah memprogramkan magang ke Jepang. Program ini butuh persiapan khusus baik dilatih keterampilan dan bahasa serta budayanya selama 6 bulan.
“Sudah 300 lebih orang Sulut menjadi tenaga kerja di Jepang. Saya sudah lihat langsung pekerjaan di sana. Di sana anak-anak kita misalnya di sektor pertanian yang kelihatan kasar, mereka membersihkan wortel, yang satu mencuci, yang satu mengeringkan, dan yang satu mengepak/packing mereka digaji 22.5 juta. Ada yang sampai 25 juta. Makan gratis, penginapan gratis. Satu tahun bekerja sudah ada 200 juta lebih. Jika 5 tahun sudah 1 M. Kalau pulang bisa jadi calon legislatif. Mereka dilatih 6 bulan, ada anak-anak kita yang pulang. Oleh karena itu saya ajak P/KB GMIM dan PY P/KB GMIM ikut di program pemerintah membangun Sulut supaya lebih maju daripada menjadi pekerja illegal,” pungkasnya. (*/ald)
