madoterkini.com, SULUT – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, SIP, MM menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta percepatan realisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Non Fisik (BOKB). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) DAK BOKB Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (24/9/2025).
Dalam sambutannya, Sekprov Sulut menekankan bahwa DAK BOKB merupakan bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat untuk memperkuat penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di daerah.
Oleh karena itu, setiap pengelolaan dana publik harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penyimpangan peruntukan karena setiap rupiah dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan penggunaan BOKB, lanjutnya, tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi lebih kepada hasil nyata berupa peningkatan kualitas pelayanan KB, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta terwujudnya keluarga berkualitas di Sulawesi Utara.
Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan BOKB di beberapa kabupaten/kota masih rendah, bahkan terdapat indikasi penggunaan yang belum sesuai aturan.
Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh dibiarkan karena dapat menghambat pencapaian target pembangunan kependudukan sekaligus menurunkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah.
Sekprov juga menegaskan beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian bersama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi dan petunjuk teknis, perencanaan kegiatan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, percepatan realisasi disertai pelaporan yang tepat waktu dan berkualitas, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah dan mitra kerja terkait.
Selain itu, ia menekankan bahwa fokus utama harus diarahkan pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan semata pada angka serapan anggaran.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang konsisten oleh Inspektorat daerah agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, potensi permasalahan hukum yang dapat timbul akibat pengelolaan dana yang tidak sesuai aturan dapat dicegah sejak dini.
Lebih lanjut, Sekprov berharap agar forum monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum perbaikan bersama. Dana BOKB harus dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di daerah.
“Dengan kerja yang terarah, disiplin, transparan, serta didukung oleh pengawasan internal yang konsisten, kita akan mampu menjaga kepercayaan pemerintah pusat dan masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya Sulawesi Utara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya. (*/tim)
