Bawaslu Sulut Lakukan Visitasi ke Partai Golkar Sulut

manadoterkini.com, MANADO – Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kelembagaan sekaligus visitasi ke Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Utara, Senin (9 Februari 2026).

Rombongan Bawaslu Sulut diterima langsung Sekretaris DPD PG Sulut Raski Mokodompit bersama jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Raski menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu Sulut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Sulut yang telah berkenan melakukan audiensi sekaligus visitasi ke kantor Partai Golkar Sulut,” ujar Raski.

Ia menjelaskan bahwa kepengurusan Partai Golkar Sulawesi Utara periode 2020–2025 saat ini tinggal menunggu pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda).

Untuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, dari 15 daerah terdapat 13 kepengurusan definitif dan 2 masih berstatus pelaksana tugas (Plt), yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kepulauan Talaud.

Anggota Bawaslu Sulut, Donny Rumagit, menjelaskan bahwa visitasi ini bertujuan untuk memastikan pemutakhiran dan verifikasi data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dilaksanakan oleh masing-masing partai politik.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut itu juga menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi.

“Kami ditugaskan untuk melakukan konsolidasi dengan masyarakat dan partai politik, serta berdiskusi mengenai berbagai persoalan kepemiluan seperti praktik politik uang, penggunaan isu SARA, hoaks, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri,” jelas Donny.

Melalui pertemuan ini, Bawaslu Sulut juga membuka ruang bagi partai politik untuk memberikan kritik dan masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kerja-kerja pengawasan pemilu ke depan.

Wakil Ketua OKK Partai Golkar Sulut, Feryando Lamaluta, dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa kinerja jajaran ad hoc pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan.

“Jajaran pengawas pemilu, terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, harus benar-benar bekerja secara maksimal. Di TPS, saksi partai hanya satu orang, sehingga peran pengawas menjadi sangat krusial,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Partai Golkar Sulut, Apler Bentian, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi, menjelaskan bahwa Bawaslu telah melayangkan sejumlah rekomendasi kepada KPU sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

“Untuk pelanggaran administratif, seperti tata cara dan prosedur pada hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada KPU,” terang Zulkifli.

Ia menambahkan, apabila pelanggaran terjadi di tingkat TPS, maka diperlukan keberatan dari saksi partai politik agar pelanggaran tersebut dapat ditelusuri secara jelas.

“Dengan adanya keberatan dari saksi, pelanggaran bisa dilacak secara tepat terjadi di mana,” katanya.

Zulkifli juga mengakui bahwa salah satu tantangan pengawasan berada di tingkat TPS, mengingat waktu perekrutan hingga bimbingan teknis Pengawas TPS (PTPS) relatif singkat.

“Hal ini berdampak pada pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan teknis pengawasan yang belum optimal,” pungkasnya.

Mengakhiri kunjungan tersebut, Bawaslu Sulut menyampaikan terima kasih atas sambutan serta berbagai masukan yang diberikan oleh Partai Golkar Sulawesi Utara, yang dinilai sangat berguna dalam upaya memperkuat kualitas pengawasan pemilu dan demokrasi ke depan.

Diektahui, kunjungan kelembagaan ini merupakan rangkaian agenda Bawaslu Sulut dalam pelaksanaan konsolidasi demokrasi. Sebelumnya, pada hari yang sama, Bawaslu Sulut telah melakukan kunjungan kelembagaan ke Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara.

Turut hadir, Kepala Bagian P3SPH Yene Janis serta jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulut. Hadir juga Wakil Sekretaris Bidang Partai Golkar Sulut Imelda Paruntu. (*/red)