Survei Penilaian Integritas KPK, Pemkab Mitra Tertinggi se-Sulut

manadoterkini.com, RATAHAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Dimana  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) mencatatkan capaian menggembirakan dengan meraih skor 81,12 dan masuk dalam kategori “Terjaga”.

Tingginya tingkat integritas serta rendahnya Pratik korupsi menjadi cermin indicator penting di lingkungan pemerintahan.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata adanya peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Pada tahun 2024, nilai SPI Pemkab Mitra tercatat sebesar 77,84,” ujar Inspektur Pemkab Mitra Corry Ruata.

Kenaikan ini tidak hanya menunjukkan tren positif, tetapi juga menempatkan Mitra sebagai peringkat pertama di Sulawesi Utara (Sulut) dari total 66 instansi yang dinilai.

“Kategori ‘Terjaga’ menunjukkan bahwa instansi memiliki tingkat integritas yang tinggi, meskipun tetap membutuhkan perbaikan berkelanjutan. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran,” ujar Corry, Kamis 7 Mei 2026.

Lanjutnya, komitmen kuat pemimpin daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Di bawah kepemimpinan Bupati Ronal Kandoli dan Wabup Fredy Tuda, terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan berbagai strategi.

“Peningkatan kualitas layanan publik dan pengawasan internal yang lebih ketat. Konsistensi dalam membangun budaya integritas menjadi kunci utama keberhasilan ini,” tegas Corry.

Peran penting seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dalam menjaga kepercayaan publik.

“Ini bukan hanya target administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja. Komitmen pimpinan daerah sangat jelas, yakni menghadirkan pelayanan publik yang prima dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Hasil SPI, kata Inspektur tidak hanya menjadi indikator capaian, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem yang sudah berjalan.

Tidak heran, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi transparansi dalam setiap lini pelayanan public akan terus didorong sebagai langkah strategis.

Pemkab Mitra diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Keberhasilan ini juga menjadi sinyal positif bagi masyarakat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diimplementasikan secara nyata di daerah.

“Hasil SPI ini sangat penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ini adalah fondasi menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tutur Corry.

Kedepan, Pemkab Mitra menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi dapat terus terjaga. (***/win)