manadoterkini.com, MOLIBAGU – Penguatan penerimaan pajak menjadi salah satu tumpuan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara untuk memperbesar ruang fiskal pembangunan. Melalui kerja sama dengan Bank SulutGo (BSG), sistem pembayaran dan rekonsiliasi pajak daerah diperkuat agar penerimaan dari PKB, BBNKB dan Pajak MBLB lebih optimal, tercatat transparan dan cepat masuk ke kas daerah.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pajak Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Kamis (2/7/2026). Kerja sama ini menyasar tiga sumber penerimaan, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), termasuk masing-masing opsen pajaknya.
Direktur Operasional BSG Louisa J. Parengkuan hadir dalam kegiatan tersebut. BSG menyiapkan dukungan infrastruktur perbankan dan layanan digital untuk menunjang transaksi pajak daerah serta pengelolaan penerimaan pemerintah daerah.
Bagi pemerintah daerah, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki akurasi data, mempercepat transaksi dan memperkuat transparansi penerimaan. Sistem yang lebih terintegrasi juga diharapkan dapat mempersempit celah kebocoran pendapatan daerah.
PKS tersebut merupakan tindak lanjut MoU antara Gubernur Sulawesi Utara bersama para bupati dan wali kota se-Sulut yang telah disepakati pada 23 Februari 2026. Pembahasan teknis kemudian dimatangkan bersama jajaran Bapenda, BPKPD dan BKD kabupaten/kota pada 20 Mei 2026 di Kantor Pusat BSG.
Selain penguatan sistem pajak, agenda tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta sosialisasi peredaran rokok tidak bercukai dan cukai ilegal.
Pengawasan cukai menjadi bagian dari upaya menjaga penerimaan negara sekaligus menghindari dampak ekonomi dari peredaran produk ilegal. Sosialisasi menghadirkan perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara untuk memberikan pemahaman mengenai pengawasan dan penindakan rokok ilegal.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang menekankan pentingnya sistem digital yang terintegrasi dalam pengelolaan pajak. Menurutnya, akurasi data dan transparansi menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan sekaligus memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulut, Kepala Bapenda Sulut June E. Silangen serta jajaran pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait.
Melalui kerja sama ini, BSG tidak hanya berperan sebagai bank tempat transaksi pemerintah daerah, tetapi menjadi bagian dari penguatan ekosistem fiskal daerah. Targetnya jelas: penerimaan pajak lebih optimal, transaksi lebih transparan dan kapasitas fiskal pemerintah daerah semakin kuat. (***)
