Berita PilihanPolitik

Apresiasi Yulius-Victor, Braien Waworuntu Tekankan Sinergi DPRD-Pemprov demi Sulut Maju

1241
×

Apresiasi Yulius-Victor, Braien Waworuntu Tekankan Sinergi DPRD-Pemprov demi Sulut Maju

Sebarkan artikel ini

manadoterkini.com, MANADO — Ketepatan menentukan prioritas anggaran menjadi sorotan dalam pembahasan RAPBD Sulawesi Utara 2027 dan APBD-P 2026. Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menegaskan setiap keputusan anggaran harus mampu menjaga keberlanjutan program prioritas sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Waworuntu, sinergi DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut menjadi penting agar penyesuaian maupun pengalokasian anggaran tidak sekadar mengubah postur APBD, tetapi benar-benar diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang mendesak.

“Paling penting adalah bagaimana pemerintah dan DPRD terus membangun sinergi. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Waworuntu.

Legislator Fraksi NasDem dari daerah pemilihan Tomohon-Minahasa itu sekaligus mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam mendorong pembangunan daerah.

Ia menyebut pariwisata, infrastruktur, sumber daya alam, dan sumber daya manusia sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian dalam arah pembangunan Sulut.

Dalam pembahasan RAPBD 2027, Waworuntu berharap kebijakan anggaran mampu memperkuat program prioritas pemerintah daerah. Sementara pada APBD-P 2026, penyesuaian anggaran dinilai perlu memastikan program yang telah direncanakan tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran.

“Hubungan kerja yang baik antara DPRD dan Pemprov Sulut akan mempermudah penyamaan persepsi dalam menentukan prioritas pembangunan,” tegasnya.

Waworuntu menegaskan DPRD Sulut akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, sekaligus memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembahasan anggaran tidak berhenti pada kesepakatan angka dalam APBD. Ukurannya berada pada sejauh mana anggaran tersebut mampu diterjemahkan menjadi program yang terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*/sil)