manadoterkini.com, MANADO – Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado memasuki babak baru. Direktur Utama PD Pasar Manado, Lucky Senduk, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara (Sulut).
Penetapan tersebut dilakukan pada Jumat (13/11/2026), setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan menggelar perkara terkait dugaan korupsi di perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Manado tersebut.
Kepastian status hukum Lucky Senduk disampaikan langsung Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo, S.I.K., M.H., saat dikonfirmasi Tribun Manado, Selasa (17/11/2026).
“Benar, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Endrastiawan.
Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendalami perkara melalui sejumlah tahapan pemeriksaan. Lucky Senduk sendiri sebelumnya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulut.
Namun, terdapat perkembangan dalam proses penyidikan. Pada Jumat (13/11/2026), saat kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, Lucky Senduk tidak memenuhi panggilan penyidik.
Meski demikian, ketidakhadiran tersebut tidak menghentikan proses penanganan perkara. Penyidik tetap melanjutkan tahapan hukum dengan menggelar perkara hingga akhirnya menetapkan Lucky Senduk sebagai tersangka.
“Dalam gelar perkara tersebut, penyidik kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” jelas Endrastiawan.
Penetapan ini menjadi perkembangan penting dalam pengusutan dugaan korupsi di tubuh PD Pasar Manado. Publik kini menanti langkah lanjutan penyidik, termasuk pemanggilan kembali tersangka dan pendalaman perkara untuk mengungkap konstruksi dugaan tindak pidana tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai nilai kerugian negara, konstruksi perkara, maupun pasal yang disangkakan kepada Lucky Senduk.
Ruang klarifikasi dari pihak Lucky Senduk juga tetap terbuka guna memberikan penjelasan atas penetapan status tersangka tersebut. Perlu ditegaskan, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan belum merupakan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. (***)





