manandoterkini.com, BITUNG – Pemkot Bitung memenangkan perkara tata usaha negara terkait persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara.
Pasalnya, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Erick Siswandi Sihombing,SH,MH menolak seluruh gugatan warga negara dalam perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang, Kamis (12/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta menghukum para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp836.000.
Sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat II Intervensi.
Namun, dalam putusannya majelis hakim menyatakan seluruh eksepsi tersebut tidak diterima. Selanjutnya, perkara diperiksa hingga pokok sengketa dan berujung pada penolakan seluruh gugatan penggugat.
Perkara ini berawal dari gugatan sejumlah warga negara yang mempersoalkan keputusan dan tindakan Pemerintah Kota Bitung berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup di PT Futai Sulawesi Utara.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung, Budi Kristiarso,SH,MH menyambut baik putusan tersebut.
“Kami bersyukur dan menghargai putusan majelis hakim PTUN Manado. Putusan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung dalam mengambil kebijakan selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan,”kata Budi melalui siaran pers resmi yang diterima wartawan, Kamis.
“Kami tetap menghormati hak warga untuk menempuh jalur hukum, dan ke depan Pemkot Bitung berkomitmen menjaga ketaatan hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam setiap keputusan,”sambungnya.
Ia menambahkan, Pemkot Bitung masih menunggu salinan putusan secara lengkap untuk mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim
dan pemerintah daerah akan terus mengikuti perkembangan proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dengan demikian, putusan PTUN Manado tersebut menjadi hasil pada tingkat pertama, sementara proses hukum masih terbuka sepanjang para pihak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum,”ungkapnya.
Meski seluruh gugatan telah ditolak, perkara ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Para pihak masih memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (*)
