Berita PilihanPolitik

Petisi Verifikasi Ijazah Anggota DPR RI Tembus 15 Ribu Dukungan, Publik Desak Transparansi

368
×

Petisi Verifikasi Ijazah Anggota DPR RI Tembus 15 Ribu Dukungan, Publik Desak Transparansi

Sebarkan artikel ini
untut polemik ijazah Gibran Rakabuming, 15.783 warganet menandatangani petisi daring yang mendesak transparansi dan verifikasi keabsahan ijazah anggota DPR RI. (ist

manadoterkini.com, JAKARTA – Desakan agar dokumen pendidikan pejabat negara dibuka dan diverifikasi secara transparan mulai mengemuka melalui sejumlah petisi daring. Isu ini menguat di tengah polemik keabsahan ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjadi perhatian publik.

Pantauan pada laman Change.org, Sabtu (14/11/2026), menunjukkan sedikitnya delapan petisi berbeda mengangkat tuntutan pemeriksaan rekam jejak pendidikan pejabat negara, termasuk anggota DPR RI.

Salah satu petisi yang mendapat perhatian berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”. Petisi yang diinisiasi warganet bernama Farida Octavia itu tercatat mengumpulkan 15.783 tanda tangan hingga pukul 19.00 WIB.

Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Dalam keterangannya, inisiator menilai integritas moral dan rekam jejak akademis anggota DPR merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pejabat publik. Terlebih, para wakil rakyat memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” demikian pernyataan dalam petisi tersebut.

Inisiator juga menyoroti kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Menurut mereka, masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa figur yang menduduki jabatan publik memiliki kualifikasi pendidikan yang sah.

Petisi itu turut menekankan bahwa transparansi dokumen pendidikan tidak semata-mata menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas pejabat kepada masyarakat.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” tulis inisiator.

Melalui petisi tersebut, pimpinan DPR RI didesak mendorong seluruh anggota dewan membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Selain itu, KPU RI dan kementerian terkait diminta memfasilitasi proses audit atau verifikasi ulang secara independen dan transparan.

Meski demikian, dukungan terhadap petisi merupakan bentuk aspirasi warga di ruang digital dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pemalsuan dokumen pendidikan oleh anggota DPR maupun pejabat negara.

Meningkatnya jumlah petisi dengan substansi serupa memperlihatkan tuntutan sebagian masyarakat terhadap keterbukaan rekam jejak pendidikan penyelenggara negara. Persoalan berikutnya adalah bagaimana tuntutan transparansi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi yang jelas, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. (***)