manadoterkini.com, JAKARTA – Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara menjadi salah satu kepentingan strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah pusat. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus pun mendorong penguatan sinergi pusat dan daerah, terutama dalam tata kelola hukum, pelayanan keimigrasian dan kepastian regulasi.
Hal tersebut mengemuka saat Yulius menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Kehadiran Gubernur Sulut dalam forum tingkat nasional tersebut dinilai relevan dengan perkembangan sektor pariwisata daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2026 yang disampaikan dalam bahan kegiatan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara mencapai sekitar 11 ribu orang dalam sebulan.
Angka tersebut disebut melampaui capaian sebelum pandemi, dengan wisatawan asal Korea Selatan menjadi salah satu pasar terbesar melalui pintu masuk Bandara Internasional Sam Ratulangi.
Pertumbuhan ini sekaligus menghadirkan kebutuhan terhadap dukungan regulasi dan pelayanan publik yang mampu mengikuti perkembangan arus wisatawan internasional.
Tidak hanya berkaitan dengan kemudahan pelayanan keimigrasian di pintu masuk internasional, kepastian hukum, pengawasan serta iklim investasi juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang dirumuskan dapat menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan strategis sangat penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, terutama dalam mendukung iklim investasi dan memperlancar arus pariwisata internasional di Sulawesi Utara,” ujar Yulius.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara.
Keterlibatan kedua perangkat daerah ini memperlihatkan bahwa agenda sinkronisasi kebijakan tidak hanya menyangkut hubungan antarpemerintah, tetapi juga kesiapan perangkat birokrasi daerah dalam menindaklanjuti arah kebijakan nasional.
Bagi Sulawesi Utara, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Penguatan regulasi, pelayanan keimigrasian dan kepastian investasi diharapkan dapat membuka ruang lebih besar bagi berkembangnya sektor pariwisata, perdagangan dan usaha masyarakat.
Dengan demikian, sinergi pusat dan daerah perlu bermuara pada kebijakan yang konkret, sehingga pertumbuhan pariwisata dan investasi tidak berhenti pada peningkatan angka kunjungan, tetapi turut mendorong aktivitas UMKM, membuka peluang usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
(***)





