Berita PilihanEkonomi dan Bisnis

Negara Masih Butuh Rp590,1 Triliun untuk Penuhi Target APBN 2026

180
×

Negara Masih Butuh Rp590,1 Triliun untuk Penuhi Target APBN 2026

Sebarkan artikel ini

Realisasi pendapatan negara baru mencapai 83 persen hingga Oktober

Suahasil Nazara .(ist)

manadoterkini.com, JAKARTA – Pemerintah masih harus mengumpulkan pendapatan negara sebesar Rp590,1 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 31 Oktober 2026, realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, capaian tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target. Kinerja tersebut antara lain ditopang penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya, terutama pajak yang menjadi kontributor utama pendapatan negara.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil mengatakan penerimaan pajak masih harus menyumbang sekitar Rp514 triliun hingga akhir tahun untuk mendukung pencapaian target pendapatan negara.

“Dengan kinerja penerimaan sampai dengan Oktober yang seperti ini, sudah sekitar 76–79 persen dari target, maka kita lihat pencapaian target akhir tahun semoga bisa kita penuhi,” ujar Suahasil.

Ia menjelaskan, penerimaan pajak hingga Oktober tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi dalam negeri, serta perbaikan administrasi perpajakan.

Pemerintah berharap tren pertumbuhan tersebut dapat menjadi modal untuk mengejar kekurangan penerimaan pada November dan Desember.

Belanja Negara Tembus Rp2.997,2 Triliun

Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN hingga Oktober 2026. Realisasi tersebut tumbuh 15,6 persen secara tahunan.

Dengan demikian, masih terdapat belanja sekitar Rp945,2 triliun yang harus direalisasikan dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian belanja prioritas agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat. Namun, percepatan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip efisiensi dan kualitas belanja.

DJP Pacu Penerimaan Pajak

Terpisah, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan sejumlah langkah tambahan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pada penghujung tahun.

Upaya tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan, antara lain perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.

DJP juga akan mengoptimalkan pengawasan kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kesetaraan perlakuan perpajakan antara pelaku usaha digital dan sektor ekonomi konvensional.

Dengan sisa waktu dua bulan, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga pertumbuhan penerimaan sekaligus mempercepat realisasi belanja. Kemampuan mengejar target pendapatan negara akan menjadi salah satu penentu pencapaian postur APBN 2026 hingga penutupan tahun anggaran.