Hukum dan KriminalManado

SP3 Kasus Dugaan Korupsi PDAM Wanua Wenang Dipersoalkan, Pelapor Ancam Praperadilan

149
×

SP3 Kasus Dugaan Korupsi PDAM Wanua Wenang Dipersoalkan, Pelapor Ancam Praperadilan

Sebarkan artikel ini

manadoterkini.com, MANADO – Penghentian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran di PDAM Wanua Wenang Tahun Anggaran 2023 mulai dipersoalkan pelapor. Fredy B. J. Legi menilai terdapat sejumlah persoalan dalam proses penghentian perkara yang dilakukan penyidik Polres Manado.

Perkara dengan nomor SP. Sidik/02/V/2025/RESKRIM tertanggal 15 Mei 2025 tersebut dihentikan penyidikannya. Namun, Legi mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan maupun dokumen terkait proses penanganan perkara sebelum dirinya memperoleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang memuat informasi penghentian perkara.

“Tidak ada surat apa pun yang pernah saya terima, tiba-tiba saja menerima SP2HP soal penghentian perkara,” ungkap Legi, didampingi advokat Steven Supit, SH, dari kantor hukum Steven Supit, SH & Partners.

Persoalan ini kemudian berlanjut setelah Legi menyurati Kapolres Manado dengan melampirkan sejumlah dokumen, termasuk data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 18 Tahun 2025 yang disebut sebagai bukti baru terkait perkara tersebut.

“Kami sudah serahkan dokumennya,” tandas Legi.

Masuknya dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya pelapor untuk meminta perhatian kembali terhadap penanganan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran di perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Manado itu.

Di sisi lain, kuasa hukum pelapor, Steven Supit, menegaskan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum untuk menyikapi penghentian penyidikan tersebut.

Menurut Supit, terdapat sejumlah jalur hukum yang dapat ditempuh, termasuk mengajukan praperadilan maupun menyampaikan laporan kepada Kapolri terkait tindakan penyidik dalam penanganan perkara.

“Langkah hukum kan bisa dengan cara praperadilan atau laporan kepada Pak Kapolri mengenai tindakan penyidiknya, atau apalah nanti dilihat saja langkah yang akan kami ambil,” ujarnya.

Rencana tersebut menunjukkan bahwa penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi PDAM Wanua Wenang belum sepenuhnya diterima pihak pelapor.

Kini, perhatian tertuju pada respons Polres Manado terhadap surat dan dokumen yang telah disampaikan Legi, termasuk penjelasan mengenai dasar penghentian penyidikan serta mekanisme pemberitahuan perkembangan penanganan perkara kepada pelapor.

Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak Polres Manado mengenai alasan penghentian penyidikan maupun tanggapan atas dokumen LHP BPK RI yang diserahkan pelapor.

(*/MT)