ManadoPemprov Sulut

Empat Aturan Organisasi Jadi Sorotan, PWI Sulut Gelar Sosialisasi Surat Edaran Pusat

96
×

Empat Aturan Organisasi Jadi Sorotan, PWI Sulut Gelar Sosialisasi Surat Edaran Pusat

Sebarkan artikel ini

manadoterkini.com, MANADO – Penertiban administrasi keanggotaan, pelaksanaan konferensi organisasi, masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga pembatasan masa jabatan pengurus menjadi empat poin penting yang dibahas dalam Sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 2026 di Sulawesi Utara.

Kegiatan yang digelar PWI Sulut di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026), tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh jajaran organisasi, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, terkait penerapan aturan yang ditetapkan Pengurus Pusat PWI.

Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka terdiri dari pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.

Sosialisasi menghadirkan Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh, Sekretaris PWI Sulut Ardison Kalumata, Wakil Ketua Fanny Loupatty yang dikenal dengan sapaan Maemosa, Kepala Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si., serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Kesbangpol Johnny A. Suak menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi.

Menurutnya, pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan politik, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Suak.

Ia menyambut baik pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972, terutama menyangkut penertiban administrasi keanggotaan.

“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” tegasnya.

Suak menilai penataan administrasi keanggotaan, kepastian masa berlaku KTA, serta pembatasan masa jabatan pengurus merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban organisasi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesbangpol, lanjutnya, mendukung upaya penguatan PWI agar menjadi organisasi profesi yang tertib, transparan, dan akuntabel.

“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” katanya.

Memasuki sesi kedua, jajaran Pengurus PWI Sulut memaparkan empat substansi utama yang menjadi pokok sosialisasi.

Pertama, penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan PWI. Kedua, pelaksanaan Peraturan Organisasi terkait konferensi PWI tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ketiga, penegasan masa berlaku KTA. Keempat, penegasan pembatasan masa jabatan pengurus PWI.

Keempat poin tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan administrasi, mekanisme organisasi, serta kepastian kepengurusan di setiap tingkatan.

Melalui sosialisasi ini, PWI Sulut mendorong agar seluruh jajaran organisasi memahami ketentuan Pengurus Pusat secara utuh sehingga penerapannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di daerah.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Sejumlah peserta aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terkait penataan serta penguatan organisasi PWI Sulawesi Utara ke depan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama pengurus, narasumber, dan peserta. Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan sertifikat Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) PWI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang sebelumnya dilaksanakan di lingkungan Pemkot Manado oleh Pengurus Pokja PWI Kota Manado. (*)