MTerkini.com, BITUNG – Kemenko Maritim dan sumber daya RI akan Bantu perikanan Bitung, Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Bitung, Ir. Maurits Mantiri, setelah menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan sistem Logistik di Kawasan Timur Indonesia dari Kementrian koordinator (kemenko) Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia (RI) dilaksanakan di Ruang Rapat WOC, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, selasa, (03/05/2016)
Dalam kesempatan itu Mantiri memaparkan tentang kondisi terkini yang dialami masyarakat kota Bitung pasca Moratorium menteri Kelautan dan Perikanan yang berdampak pada merosotnya pertumbuhan ekonomi kota Bitung dan meningkatnya angka pengangguran akibat tidak beroperasinya beberapa perusahaan yang bergerak di Industri perikanan.
“Saat ini yang terjadi di Bitung adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi karena masalah moratorium tadi, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah kota (Pemkot) Bitung, yang terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk sama-sama mencari solusi dari masalah ini,” ujar Mantiri didampingi Kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) kota Bitung Albert Sarese.
Mantiri mengatakan meningkatnya angka kemiskinan di Sulut dikarenakan dua faktor, pertama masalah gagal panen (pangan) dan kedua adalah lumpuhnya sektor perikanan di Bitung, namun dirinya berterima kasih kepada pemerintah
Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur Sulut yang terus memperjuangkan hal ini khususnya masalah perikanan di Bitung, sehingga beberapa waktu lalu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah datang ke Bitung untuk melihat langsung perkembangan industri perikanan yang relatif menurun.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur dari Kemenko Maritim dan Sumber Daya RI Arief Rahman berjanji akan berjuang bersama Pemkot Bitung untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Terkait dengan permasalahan ini, Pemerintah Pusat telah menyiapkan aturan yang dalam waktu dekat ini akan disahkan, agar kota Bitung mendapat pengecualian tentang moratorium menteri perikanan,” ujarnya
Lanjutnya lagi ia menghimbau agar Pemerintah kota Bitung menyampaikan permasalahan ini secara langsung kepada Deputi Infrastruktur yang rencananya akan mengunjungi Bitung pada esok hari (04/05/2016), dengan mempersiapkan data-data perkembangan pertumbuhan ekonomi sampai menurunnya pertumbuhan ekonomi diakibatkan moratorium tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
“Akan ada tindak lanjut dari permasalahan tersebut yang menjadi dasar untuk disampaikan ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (ref)
