Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Manado

Tuntut Komitmen Pemerintah Daerah, Swara Parangpuan Sulut Gelar Aksi Solidaritas

×

Tuntut Komitmen Pemerintah Daerah, Swara Parangpuan Sulut Gelar Aksi Solidaritas

Sebarkan artikel ini

aksi solidaritasmanadoterkini.com, SULUT – Tahun 2015 sampai Mei 2016, Swara Parangpuan Sulut mencatat 77% (268) dari total 350 kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual, 23% sisanya adalah kekerasan fisik dan penelantaran. 53% (185 kasus) adalah perkosaan. Hal ini disampaikan Koordinator Aksi Sitti Nurlaili Djenaan disela-sela mengampanyekan pesan-pesan moral mereka, di bundaran Zero Point, Kota Manado, Sabtu (11/06/2016) hari ini.

Kepada manadoterkini.com, Dia mengatakan, Aksi Solidaritas ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut) atas tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi, yang membawah daerah ini dalam kondisi darurat kekerasan seksual, sekaligus sebagai bentuk solidaritas kepada perempuan korban kekerasan seksual yang saat ini masih berjuang dalam mencari keadilan hukum dan mendorong perempuan korban untuk bicara.

Lembaga-lembaga yang sejatinya dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di sejumlah Polres dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit masih belum optimal dalam menjalankan tugas pokoknya.

“Saat ini sangat penting pemerintah daerah segera membuat kebijakan yang mengatur dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan, ” tandas Direktur Swara parangpuan ini.

Lanjutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual masih sangat jauh dari pemenuhan hak-hak korban. Perempuan korban kekerasan dan keluarga seringkali tidak mendapatkan hak-haknya dalam mencari keadilan hukum dan pemulihan fisik serta psikis.

“Pelayanan yang berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan belum menjadi komitmen pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara, dimana bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya,” ujar Sitti.

Turut ambil bagian dalam Aksi solidaritas Swara Parangpuan Sulut, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Korps HMI Wati (Kohati), Jaringan Perempuan Manado (Jaman), Komda Anak, Yayasan Peka.(alfa)