manadoterkini.com, AMURANG-Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) hampir tiap tahun mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 4,2 miliar untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dari penggunaan lampu jalan yang tersebar di 17 kecamatan. Angka tersebut dianggap terlalu fantastis dan patut ditelusuri karena pembayaran PPJ tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Memang ini harus mendapat perhatian serius pihak pemerintah. Karena angka yang dibayarkan kepada PLN tiap tahunnya tidak sesuai dengan apa yang diterima masyarakat. Itu artinya, masih banyak lampu penerang jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Masih banyak yang padam pada malam harinya, jadi ini harus ditelusuri,” tukas Wakil Ketua DPD Anti Korupsi Garda Sulut Sonny Nayoan SH kepada manadoterkini.com.
Belum lagi menurutnya, sering padamnya lampu jalan dibeberapa titik berpotensi terjadinya tindak kriminal. Pasalnya, kondisi gelap sangat rentan menjadi sasaran para pembuat aksi kejahatan di tengah lingkungan masyarakat.
“Kan lampu jalan padam membuat banyak yang beraksi dan bertindak kriminal. Ini juga yang berdampak buruk bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPAD) Minsel Denny Kaawoan SE saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa tagihan PPJ mencapai Rp 4,2 miliar. “Tahun ini serta tahun sebelumnya, Pemkab hanya menganggarkan untuk LPJU sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan, tagihan dari PLN capai 4 miliar rupiah. Kedepannya kita akan anggarkan lebih besar lagi untuk pembayaran PPJ agar semua lampu yang terpasang bisa menyala,” urainya.
Dia menambahkan, tagihan tersebut sulit untuk dikroscek karena Pemkab Minsel dalam melakukan pendataan harus berhubungan dengan empat cabang PLN.
“Kita harus melakukan kroscek dengan PLN cabang Manado, Kotamobagu, Mitra, dan Amurang. Karena lokasi LPJU ada di empat cabang tersebut. Kita belum memiliki agenda untuk itu,” tutupnya.(dav)
