manadoterkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven Kandouw meminta kepada pemerintah kabupaten/kota memberikan data akurat terkait angka kemiskinan. Hal ini menurut Wagub Kandouw penting untuk terwujudnya program penanggulangan kemiskinan yakni Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) yang tepat sasaran.
“Data kemiskinan harus kita buat lebih akurat!. Apapun yang dilakukan di lapangan kalau data tidak akurat akan menimbulkan masalah,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, di Hotel Aston Manado, Senin (8/5/2017).
Keakuratan dan kevalidan data kemiskinan tersebut menurut Wagub juga tergantung pada keberhasilan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Penanganan kemiskinan harus terstruktur dan holistik. Koordinasi juga harus mantap agar penanganan kemiskinan di Sulut dapat berhasil,” kata Kandouw.
Oleh karenanya, Dia berharap agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota dapat mengikuti pemerintah provinsi dengan memaksimalkan penggunaan APBD untuk menanggulangi kemiskinan.
“Semua kegiatan yang tertata di APBD diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Saya harapkan dapat diikuti kabupaten dan kota,” pintanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut, dr Grace Punuh mengharapkan adanya kesepakatan dalam pemutakhiran data kemiskinan yang dihasilkan dalam rakor tersebut.
“Diharapkan adanya rekomendasi kesepakatan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang,” tuturnya.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Sulut pada September 2016 berada pada posisi 8,20 persen. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan September 2015 yang berada di posisi 8,98 persen atau mencapai 217.150 jiwa.
Penurunan jumlah masyarakat miskin tersebut seiring dengan aktualisasi program OD-SK yang dicanangkan sejak Maret 2016 yang difokuskan pada prinsip penerima manfaat by name by address dan peningkatan pembangunan di sektor pariwisata serta optimalisasi kinerja perangkat daerah.
Menariknya, rapat tersebut diselingi dengan pemberian bantuan rumah sederhana RS-RTLH, bantuan kartu asitensi lanjut usia terlantar kepada 950 lanjut usia senilai Rp 200 ribu per bulan selama 10 bulan dan bantuan operasional kepada karang taruna senilai Rp 10 juta.
Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Sulut, Mohamad Edy Mahmud, Plh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs Roy H Mewoh DEA, perwakilan dari dinas sosial di kabupaten dan kota se-Sulut.(alfa)
