Berita PilihanEkonomi dan BisnisPemprov Sulut

Kemarau Ancam Harga Beras, 33,2 Juta Warga Dapat 30 Kg Gratis

453
×

Kemarau Ancam Harga Beras, 33,2 Juta Warga Dapat 30 Kg Gratis

Sebarkan artikel ini

manadoterkini.com, MANADO – Ancaman kenaikan harga beras akibat kemarau kering direspons pemerintah dengan memperpanjang program bantuan pangan. Sebanyak 33,2 juta warga akan menerima total 30 kilogram beras gratis untuk kebutuhan Oktober hingga Desember 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 sampai 4.

Masing-masing penerima mendapat 10 kilogram beras per bulan, namun penyalurannya akan dilakukan sekaligus atau dirapel.

“Bantuan pangan akan diperpanjang, dan itu sudah ditandatangani Presiden. Bantuan pangan beras secara gratis sebanyak 1 juta ton. Akan dapat di bulan Oktober, November dan Desember masing-masing 10 kg. Akan dirapel, jadi sekaligus 30 kg,” ujar Zulhas saat menyerahkan bantuan pangan di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (8/10/2026).

Didampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK), Zulhas menjelaskan, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kondisi pangan nasional yang menghadapi tekanan akibat kemarau.

“Ini masuk musim kemarau kering, artinya produksi beras berkurang dan berpengaruh kepada masyarakat. Kalau musim kemarau, harga pangan naik,” katanya.

Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras untuk program bantuan pangan gratis tersebut.

Namun intervensi pemerintah tidak hanya menyasar masyarakat penerima bantuan. Untuk menjaga daya beli masyarakat yang masih membeli beras secara mandiri, pemerintah juga menyiapkan 1 juta ton beras kualitas bagus yang akan dijual dengan harga subsidi Rp12.500 per kilogram.

Langkah tersebut ditempuh untuk menahan tekanan harga di tengah potensi penurunan produksi akibat kemarau.

Dengan skema bantuan gratis dan penjualan beras bersubsidi, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan sekaligus mengendalikan dampak kenaikan harga beras terhadap masyarakat.

Program ini sekaligus menjadi bantalan sosial pemerintah menghadapi potensi tekanan pangan hingga akhir 2026.(***)