manadoterkini.com, JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memasuki tahapan tindak lanjut di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026), pimpinan MPR langsung menyiapkan mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Surat serupa, menurut Gibran, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan MPR RI, yakni untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Dalam surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Namun, surat tersebut tidak mencantumkan alasan spesifik di balik keputusan pengunduran dirinya.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian petikan surat tersebut.
Surat pengunduran diri diterima MPR pada pukul 11.26 WIB. Setelah itu, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan yang menyepakati pelaksanaan Rapat Gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR.
Dalam keterangannya pada Kamis, Muzani menyebut Rapat Gabungan dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Forum tersebut diarahkan membahas empat agenda utama terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Agenda pertama, menentukan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Ketiga, membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon yang diajukan Presiden. Keempat, membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden.
Rapat Gabungan tersebut kemudian berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Pembahasan mencakup penentuan jadwal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi, serta pembentukan tim ad hoc.
Muzani sebelumnya menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak Gibran menyampaikan pengunduran diri. MPR, menurut dia, memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.
Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut merujuk pada Pasal 8 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dalam suratnya, Gibran juga meminta agar pengunduran dirinya segera diproses sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden.
“Melalui Majelis, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” demikian isi surat Gibran. (***)
