manadoterkini.com, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026), pukul 11.00 WIB.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat berlangsung rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
“Jam 11 Gibran menyerahkan surat pengunduran diri,” kata Habiburokhman.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan terbaru dari dinamika politik yang melibatkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi, telah membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026).
“Betul,” ujar Budi Arie singkat saat dikonfirmasi mengenai informasi bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika hukum yang berkembang, khususnya persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ungkap Prasetyo.
Di tengah perkembangan tersebut, DPR RI juga tengah menghadapi usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan HMP dari sejumlah anggota DPR akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mengusulkan penggunaan HMP sebagai bagian dari proses politik yang diarahkan pada pemakzulan Gibran.
Rinciannya, Fraksi PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran mengajukan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi.
Niatan pengunduran diri tersebut disampaikan Wapres di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” katanya.
Dengan demikian, perkembangan politik terhadap posisi Gibran kini bergerak melalui dua jalur, yakni rencana pengunduran diri yang disampaikan sejumlah pejabat dan proses penggunaan hak konstitusional DPR.
Meski demikian, penyerahan surat pengunduran diri belum dengan sendirinya menuntaskan seluruh proses pemberhentian Wakil Presiden. Mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan tetap menjadi dasar penentuan status jabatan tersebut.
Perhatian publik kini tertuju pada penyerahan surat kepada MPR serta tindak lanjut lembaga negara terhadap perkembangan politik yang melibatkan Wakil Presiden RI tersebut. (***)
