manadoterkini.com, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Gabungan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), menyusul diterimanya surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI periode 2024–2029.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, rapat gabungan yang diikuti seluruh unsur fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR itu menghasilkan empat keputusan penting terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pertama, menetapkan pelaksanaan Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026 dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden terpilih.
Kedua, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden. Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada Jumat (13/11/2026), dengan batas waktu pengajuan nama selama 14 hari sejak surat diterima Presiden.
Ketiga, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa seluruh persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden. Tim ini akan diketuai salah satu pimpinan MPR.
Keempat, MPR membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin tiga Wakil Ketua MPR dan bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
“Hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan rapat gabungan yang diikuti oleh seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR,” kata Muzani seusai rapat.
Dengan keputusan tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden kini memasuki tahapan pengajuan dua nama oleh Presiden. Selanjutnya, berkas calon akan diverifikasi sebelum MPR menggelar Sidang Paripurna untuk menentukan pengganti Gibran.
Sebelumnya, Gibran mendatangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026), untuk menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR.
Surat tersebut diterima Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran Wakil Ketua MPR pada pukul 11.26 WIB. Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri tanpa mencantumkan alasan spesifik.
“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian petikan surat yang dibacakan Muzani.
Gibran juga meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan konstitusi tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Muzani sebelumnya menyatakan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Sementara Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti.
Dengan demikian, tahapan berikutnya berada pada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua nama calon yang nantinya akan diproses melalui mekanisme verifikasi dan pemilihan di MPR. (***)
