Berita PilihanPemerintahan

Steven Kandouw Bahas Wilayah Perbatasan Philipina-Sulut Bersama Kemenko Polhukam

×

Steven Kandouw Bahas Wilayah Perbatasan Philipina-Sulut Bersama Kemenko Polhukam

Sebarkan artikel ini

manadoterkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw, baru-baru ini menghadiri rapat koordinasi (Rakor) yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam RI).

Rakor ini membahas pengelolaan perikanan di Wilayah ZEEI Laut Sulawesi dan industri perikanan di Bitung, serta melaporkan kemajuan pembangunan Border Crossing Station (BCS) di Pulau Marore dan Pulau Miangas.

Dalam acara yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulut (25/7/2024), Wagub Kandouw menjelaskan bahwa Sulawesi Utara memiliki 15 Kabupaten/Kota, termasuk tiga daerah kepulauan seperti Kabupaten Sitaro, Sangihe, dan Talaud.

Di antara pulau-pulau ini, terdapat Miangas dan Marore sebagai pulau terluar.

Sulut memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan dengan Kota Bitung sebagai pusat industri perikanan.

Pembangunan BCS di Pulau Marore dan Miangas menjadi prioritas karena penting untuk mengawasi lalu lintas manusia dan barang di perbatasan.

Masyarakat perbatasan memiliki hubungan tradisional dengan warga negara Filipina, dan perdagangan tradisional juga perlu diawasi dengan baik.

Wagub Steven berharap kegiatan ini akan memberikan perhatian lebih terhadap potensi kelautan dan perikanan di Sulut. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat mengoptimalkan sektor ini untuk masa depan yang lebih baik.

Rakor ini melibatkan stakeholder dari pusat dan daerah untuk memperoleh data dan informasi terkini. Semua informasi yang diperoleh akan menjadi referensi penting dalam upaya memajukan Sulawesi Utara, terutama dalam konteks kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Rudi Syamsir SH MH yang memimpin rakor menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meninjau tentang perikanan dan perbatasan khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

“Ini ada kaitannya dengan kedaulatan, keamanan, kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulawesi Utara ini,” jelasnya. (*/Rizath)