manadoterkini.com, SULUT – Menjelang Pemilukada serentak pada 27 November 2024, suhu politik di Sulawesi Utara semakin memanas.
Tokoh masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR), Firasat Mokodompit, menyampaikan surat terbuka melalui media sosial yang ditujukan kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam unggahan di akun Facebook-nya pada Kamis (24/10/2024), Firasat menyoroti pentingnya netralitas aparat kepolisian dalam mengawal proses demokrasi. Berikut kutipan dari surat terbuka tersebut:
Surat Terbuka untuk Kapolri
Kepada Yth. Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo,
Dalam berbagai kesempatan, Kapolri selalu menegaskan bahwa jajaran kepolisian akan mengawal pesta demokrasi Pilkada serentak di seluruh Indonesia dengan menjaga netralitas sesuai dengan undang-undang.
Namun, penegasan ini dinilai telah dicederai oleh lima oknum kepolisian dari Polsek Bolaang dan Polres Bolmong yang pada Rabu, 23 Oktober 2024, mendatangi beberapa kepala desa di wilayah tersebut dan meminta mereka menurunkan bendera PDIP dengan ancaman akan berhadapan dengan Polres Bolmong jika tidak dipatuhi.
Ancaman ini tidak diindahkan oleh para kepala desa yang tidak ingin bermasalah dengan rakyatnya. Mereka menegaskan bahwa pemasangan bendera adalah hak kedaulatan rakyat yang dilindungi undang-undang, dan tidak boleh ada intervensi atau intimidasi dalam menentukan hak politik warga.
Sebagai warga Bolmong, Firasat Mokodompit memohon kepada Kapolri untuk menegur dan menertibkan anggota kepolisian di Sulawesi Utara agar tidak mencederai demokrasi dengan tindakan melawan hukum. Ia juga menyoroti kejadian di Desa Tadoy 1 yang menyebabkan Plt. Sangadi Yusit Mamonto mengundurkan diri.
“Terima kasih Jenderal, kami patuh dan taat hukum, kami rakyatmu yang sangat membutuhkan pengayoman, dan kami setia kepada NKRI,” tutup Firasat dalam suratnya. (*/Rizath)
