manadoterkini.com, BITUNG – Pemkot Bitung secara tegas membantah pemberitaan disalah satu media online tertanggal 5 November 2026 terkait dugaan penguasaan lahan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bitung yang disebut-sebut berlangsung selama puluhan tahun tanpa alas hak yang sah.
Melalui pernyataan resmi Bagian Hukum Pemerintah Kota Bitung Pemkot Budi Kristiarso,SH,MH menegaskan, bahwa lahan yang saat ini digunakan sebagai lokasi kedua kantor pemerintahan tersebut memiliki dasar hukum berupa sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bitung.
“Terhadap lahan yang di atasnya dibangun kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung telah terbit alas hak yang sah berupa sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bitung,”tegas Budi, Sabtu (7/11/2026).
Ia juga menyatakan, bahwa apabila terdapat pihak lain yang mengklaim memiliki alas hak berbeda atas bidang tanah yang sama, maka keabsahan masing-masing dokumen harus diuji melalui mekanisme hukum oleh instansi atau lembaga yang berwenang.
“Pemkot hormati somasi dan laporan polisi terkait langkah hukum yang ditempuh pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, termasuk somasi dan laporan polisi di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara,”ungkapnya.
Karena itu, tudingan penyerobotan tanah tidak dapat serta-merta dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Pemkot merujuk pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dihormati sampai terdapat keputusan hukum dari lembaga yang berwenang.
“Pemkot Bitung juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan data dan dokumen pertanahan yang diperlukan kepada aparat penegak hukum maupun instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,”ungkapnya.
Selain membantah tudingan penguasaan lahan tanpa hak, Pemkot Bitung turut menyoroti adanya rencana pemagaran dan penutupan akses kantor Dishub dan Disnaker.
“Apabila pemagaran atau tindakan sepihak lainnya dilakukan hingga menghalangi akses, mengganggu penggunaan gedung perkantoran, maupun menghambat pelayanan publik, Pemkot Bitung menyatakan akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga mengimbau seluruh pihak agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut,”ungkapnya.
Dengan adanya klarifikasi ini Budi menegaskan, bahwa persoalan status lahan kantor Dishub dan Disnaker harus ditempatkan dalam koridor pembuktian hukum, bukan melalui klaim sepihak ataupun tindakan pemaksaan di lapangan.
“Setiap keberatan atau klaim atas tanah hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum yang sah bukan melalui tindakan pemaksaan atau tindakan sepihak di lapangan,”tandasnya. (*)
