manadoterkini.com, MANADO – Tekanan harga pangan membayangi stabilitas ekonomi Sulawesi Utara menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bahkan memproyeksikan inflasi sepanjang 2026 berada pada kisaran 5–8 persen, di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, terutama cabai rawit.
Kondisi ini menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara. Selain memperkuat pengendalian pasokan dan distribusi, pemerintah daerah menyiapkan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi apabila tekanan harga di lapangan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Proyeksi inflasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Bincang Media SENJA (Sinergi dan Jalin Komunikasi Bersama Media) yang digelar TPID Sulut, Kamis (12/11/2026).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto, menjelaskan tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama bersumber dari kelompok pangan bergejolak atau *volatile food*. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan harga akibat dinamika pasokan dan faktor cuaca.
“Tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan bergejolak, khususnya cabai rawit. Kondisi ini berkaitan dengan dinamika pasokan dan faktor cuaca,” jelas Purwanto.
Tekanan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat. Sebab, kenaikan harga pangan berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama ketika kebutuhan konsumsi meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung, menjelaskan tekanan inflasi tidak hanya dipengaruhi kenaikan harga komoditas pangan. Rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya atau low base effect, dinamika harga energi, serta kondisi iklim yang memengaruhi biaya produksi dan distribusi juga menjadi faktor pendorong.
“Inflasi Sulawesi Utara saat ini turut dipengaruhi oleh rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, dinamika harga energi, serta kondisi iklim yang berdampak terhadap biaya produksi dan distribusi pangan,” ungkap Reza.
Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama TPID memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Program yang diperkuat meliputi Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan produktivitas pertanian melalui Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA), serta dukungan sarana produksi pertanian.
Selain itu, pemerintah mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan penguatan neraca pangan. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus mengantisipasi gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga di pasar.
Dari sisi masyarakat, Pemprov Sulut mendorong pemanfaatan pekarangan untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari. Warga juga diajak mempersiapkan kebutuhan lebih awal saat harga masih relatif terjangkau serta mengurangi pemborosan melalui Gerakan Stop Boros Pangan.
Kesiapan dukungan BTT menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk merespons perkembangan kondisi di lapangan. Namun, efektivitas pengendalian inflasi tetap membutuhkan pemantauan harga, kepastian pasokan, dan ketepatan intervensi agar kebijakan benar-benar berdampak pada keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Dalam kegiatan tersebut hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Purwanto, Kepala Biro Perekonomian Sulut Reza A. W. Dotulung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulut Rahel Ruth Rotinsulu, perwakilan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara IPDA Donny Samel, serta staf Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Angelique Tolu.
Pengendalian inflasi menjelang Nataru kini menjadi ujian koordinasi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya memastikan stok pangan tersedia, tetapi juga menjaga agar kenaikan biaya produksi dan distribusi tidak berujung pada tekanan harga yang semakin membebani masyarakat. (***)
