manadoterkini.com, KUMELEMBUAI – Warning Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE, soal pungutan liar (Pungli) ternyata masih diabaikan Aparat Sipil Negara di Pemkab Minsel. Terbukti, dugaan pungli di Kecamatan Kumelembuai, seakan menantang instruksi Bupati Minsel tersebut.
Sebagaimana istruksi Presiden Joko Widodo bagi kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti aksi-aksi pengli yang dilakukan para bawahannya masing-masing.
“Warning Bupati Tetty masih diabaikan. Masyarakat masih jadi ‘sapi perah’ para ASN yang tidak bertanggung jawab. Kalau hanya ribuan rupiah masih masuk akal untuk biaya administrasi. Kalau sudah jutaan rupiah keterlaluan. Padahal ASN/PNS digaji dari uang rakyat,” sindir tokoh pemuda Minsel, Alfa Liando.
Lanjutnya, kejadian di Kecamatan Kumelembuai harus ditindaklanjuti Pemkab Minsel dalam hal ini Bupati, Wabup maupun Sekda untuk diteruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pasalnya, belakangan Pungli jadi isu central Presiden Jokowi yang sedang ditindaklanjuti para kepala daerah.
“Pungli jadi harga mati bagi pemerintahan Jokowi. Dan Pak Gubernur sangat-sangat tidak setuju dengan adanya pengutan liar tersebut,” tandasnya lagi.
Diketahui Bupati Tetty baru-baru ini mewarning bagi ASN di Minsel untuk tidak melakukan pungutan liar. “Jangan ada pungutan liar. Kalau saya ketahui pasti akan ditindaklanjuti,” tandasnya.(dav)