MANADO, (manadoterkini.com) – Pelaksanaan Pilkada di Indonesia mendapat perhatian dari Perkumpulan Untuk Pemilih dan Demokrasi (PERLUDEM). Buktinya Selasa (16/6) bertempat di Hotel Aryaduta mengadakan Focus Group Discusion (FGD) tentang persiapan pilkada serentak.
Kegiatan ini merupakan FGD ke 3 sesudah Jatim dan Sumut, pada pemaparannya Fadli Ramadhani peneliti PERLUDEM membahas Dana Kampanye Pilkada, Pengaturan teknis tentang sumbangan, pengeluaran dan pelaporan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015, jo UU No. 8 Tahun 2015.
“Dana Pilkada harus kita kawal juga bersama dengan media, apalagi yang terkait dengan pendanaan, apalagi dalam proses pelaporannya,” ujar Fadli Ramadhani.
Menurut Fadli Kelemahan pengaturan dana pilkada masalahnya semakin rumit, karena tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat dan diketahui publik, sehingga pemilih tidak bisa menghubungkan besarnya dana kampanye yang diberikan penyumbang.
“Pembiayaan kampanye pilkada kan diantaranya debat, media cetak/elektronik, cetak atribut dan biaya penyebaran atribut. Dan untuk calon sendiri bisa menerima sumbangan dari perorangan paling banyak 50 juta dan untuk lembaga atau perusahaan 500 juta dan semuanya harus di audit, tapi biasanya ada yang tidak teraudit secara menyeluruh karena kurangnya data dan informasi dan disini perlunya masyarakat dan media,” urai Fadli.
Lia Wulandari peneliti lainnya mengatakan bahwa PPATK sebenarnya bisa masuk untuk pemeriksaan keuangan, tapi sering kali tidak ada data yang valid. “Di Pemilu 2014 lalu PPATK sulit masuk karena tidak ada data calon,” tandasnya.
Sementara itu Dr. Ferry Liando, M.Si pengamat politik mengatakan bahwa pergeseran anggaran justru paling banyak di tahapa. “Sebenarnya masalahnya paling banyak di pra tahapan, selain itu adanya mahar politik yang diberikan calon dan dana partai yang susah diaudit. Kedepan saya berharap ada pendidikan politik dari parpol itu sendiri kepada kader partai-nya,” tutur Liando yang juga dosen FISIP Unsrat Manado.(chris)
