Dugaan “Perjalan Dinas Siluman” di DPRD Manado, Masuk Radar “Corps Baju Coklat”

manadoterkini.com, MANADO – Pasca aktivis antirasuah mengangkat dugaan penyelewenganadanya perjalanan dinas yang mengarah ke fiktif alias siluman di DPRD Manado ke media, belakangan mulai ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH).

Bahkan turunnya “Corps Baju Coklat” julukan bagi APH melakukan pemeriksaan di DPRD Manado dibernarkan orang dalam. “Iya… benar. Kejari Manado sudah turun. Apakah itu bagian dari pengumpulan bukti (Pulbaket) atau apa Namanya kami tidak tau. Yang jelas setahu kami ada pemeriksaan dari pihak Kejari,” ujar sumber semberi meminta Namanya tidak dipublis ke media.

Dugaan penyimpangan pada pos anggaran perjalanan dinas yang terkesan tidak transparan dan bahkan berpotensi fiktif di DPRD Manado bekangan tercium oleh aktivis antirasuah Sulawesi Utara Iwan Aloisius Moniaga.

“Kami mencium aroma ketidakwajaran. Ada dugaan kegiatan perjalanan yang tidak pernah terjadi, tapi anggarannya cair. Ini harus diusut tuntas,” ungkap Moniaga kepada manadoterkini.com melalui via WhatsApp.

Tidak heran Moniaga mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut segera melakukan audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan di Lembaga yang katanya terhormot tersebut.

“Kita telah menyiapkan surat resmi, untuk meminta BPKP Sulut lakukan audit investigasi. Audit ini guna memastikan penggunaan uang rakyat di DPRD Manado, benar-benar tidak dilewengkan,” kata mantan esk presidium GMNI ini.

Moniaga menyoroti bahwa dana perjalanan dinas seharusnya digunakan secara efisien dan berorientasi pada fungsi pengawasan serta legislasi, bukan dijadikan ladang pemborosan.

“Uang publik bukan untuk gaya hidup pejabat. Kalau benar ada penyimpangan, itu bukan sekadar pelanggaran etik, tapi juga tindak pidana. BPKP wajib turun tangan sebelum semuanya terlambat,” katanya dengan nada tegas.

Apalagi sumber internal di Gedung DPRD Manado turut memperkuat kecurigaan itu. Beberapa kegiatan perjalanan dinas pada TA 2025 disebut-sebut tidak memiliki output jelas dan bahkan diduga fiktif.

Moniaga menilai kasus ini bukan hanya soal uang, tapi soal integritas lembaga publik.

“Kalau DPRD tidak transparan, bagaimana bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif? Ini menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Moniaga memastikan langkah berikutnya adalah melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Tinggi Sulut.

“Dokumen laporan ke Kejati sedang kami siapkan. Begitu lengkap, kami langsung masukkan,” pungkasnya.(*/ald)