manadoterkini.com, MANADO – Persoalan legalitas lahan hingga progres pembangunan menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat teknis antara Wali Kota Manado Andrei Angouw dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sulawesi I Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di ruang rapat Wali Kota Manado, Senin (16/11/2026).
Pertemuan ini tidak sekadar membahas progres pelaksanaan BSPS tahun 2026, tetapi juga mengevaluasi kondisi riil pembangunan di lapangan serta mematangkan persiapan usulan program bedah rumah untuk tahun 2027.
Kepala Balai P3KP Sulawesi I, Ir. Erpika Ansela Surira, ST, MT, bersama tim memaparkan perkembangan program perbaikan rumah yang dilaksanakan di Kota Manado. Paparan tersebut mencakup kegiatan yang telah terealisasi, kondisi fisik rumah yang dibangun maupun aspek legalitas lahan.
Aspek legalitas lahan menjadi salah satu poin penting karena berkaitan dengan persyaratan pelaksanaan bantuan dan kepastian administrasi calon penerima manfaat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Manado, Peter Eman, ST, bersama Kepala Bidang Novy Ponto, turut membahas berbagai persoalan teknis yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak balai.
Sinkronisasi data, kondisi rumah masyarakat, persyaratan administrasi hingga kesiapan lahan menjadi bagian dari pembahasan agar pelaksanaan program tidak terkendala dalam proses realisasi.
Tak hanya mengevaluasi pelaksanaan tahun berjalan, rapat tersebut juga diarahkan pada keberlanjutan program BSPS tahun 2027.
Pemkot Manado bersama Balai P3KP membahas penyiapan dan penandatanganan usulan BSPS tahun 2027 untuk disampaikan kepada Kementerian PKP.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong keberlanjutan intervensi perbaikan rumah masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan hunian layak.
Dengan demikian, koordinasi antara Pemkot Manado dan Kementerian PKP diharapkan tidak berhenti pada evaluasi program tahun 2026, tetapi berlanjut pada kesiapan data, pemenuhan persyaratan dan pengusulan bantuan untuk tahun berikutnya.





