manadoterkini.com, BITUNG – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 133 warga keturunan Indonesia-Filipina di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Penyerahan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Hukum bertajuk “Pasti Ada Solusi” yang dilaksanakan di Ruang SH Sarundajang, Kantor Walikota Bitung, Minggu (1/11/2026).
Program ini menjadi upya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kewarganegaraan bagi masyarakat yang selma ini belum memiliki dokumen kewarganegaraan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Alex Cosmas Pinem dalam sambutan sekaligus laporannya menjelaskan, penyerahan SK tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pendataan dan verifikasi faktual trhadap penduduk tanpa dokumen kewarganegaraan di Kota Bitung yang sebagian besar merupakan keturunan warga negara Filipina.
“Dari total 154 pemohon yang telah diverifikasi, sebanyak 133 orang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memperoleh penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia,”kata Alex.
Ia menambahkan, pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1234/IP-02-01 Tahun 2025 tentang Koordinasi Penanganan Warga Keturunan Filipina di Indonesia dan Warga Keturunan Indonesia di Filipina.
“Dengan penyerahan SK ini, sebanyak 133 warga di Kota Bitung memperoleh kepastian atas status kewarganegaraannya sebagai bgian dari pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat,”ungkapnya.
Sementara itu, Walikota Bitung Hengky Honandar mengingatkan bahwa sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan, menjaga kerukunan, srta menghargai keberagaman demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis dan semakin maju.
“Pemerintah Kota Bitung berkomitmen mendukung pelaksanaan program penegasan status kewarganegaraan melalui koordinasi dan sinergi bersama Kementerian Hukum serta seluruh instansi terkait,”tegasnya.
Ia pun menyampaikan selamat kepada seluruh penerima SK dan mengajak mereka bersama-sama berkontribusi membangun daerah serta bangsa Indonesia.
“Selamat kepada seluruh penerima SK. Mari bersama-sama kita membangun Kota Bitung dan bangsa Indonesia menjadi lebih baik,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, turut menyaksikan kegiatan tersebut secara virtual melalui Zoom dari Hong Kong, dalam rangkaian program Pasti Ada Solusi yang juga dilaksanakan di negara tersebut.
Dalam tayangan virtual itu, seorang anak keturunan Indonesia-India menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum RI atas upaya pemerintah dalam memberikan kepastian status kewarganegaraan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Ditjen AHU dalam pelaksanaan program tersebut. Ia mengungkapkan, masih terdapat puluhan ribu anak di berbagai negara yang menghadapi persoalan tanpa kewarganegaraan atau stateless.
“Perkiraan anak-anak kami puluhan ribu di seluruh dunia itu stateless, yang terbanyak di Singapura, Eropa, dan Amerika. UU perlindungan kita wajib harus melindungi warga negara. Tetapi itu perlu kolaborasi semua pihak,”ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta evaluasi berbagai aspek regulasi agar persoalan kewarganegaraan yang dihadapi masyarakat Indonesia di luar negeri dapat ditangani secara komprehensif.
“Melalui program Pasti Ada Solusi di Hong Kong, Kementerian Hukum juga menjadikan berbagai aspek regulasi sebagai bahan peninjauan dan diskusi untuk selanjutnya disusun menjadi kajian dalam mencari solusi terhadap persoalan kewarganegaraan,,”ungkapnya.
Pada akhir kegiatan, Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Dulyono, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo, menyampaikan, perkembangan penanganan wrga keturunan Indonesia-Filipina di Sulawesi Utara.
“Selain 133 warga Kota Bitung yang telah menerima SK Penegasan Status Kewarganegaraan RI, terdapat 20 warga di Kabupaten Kepulauan Sangihe yng telah trverifikasi dan kini menunggu proses faktual selanjutnya,”ungkapnya. (rego)
