manadoterkini.com, MANADO – Jabatan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado yang diemban Ferdinand Djeki Dumais menjadi sorotan menyusul dua laporan warga dalam perkara berbeda terkait dugaan penipuan. Kedua laporan tersebut masing-masing ditangani Polres Minahasa Utara (Minut) dan Polda Sulawesi Utara (Sulut).
Persoalan ini tidak hanya bergulir di ranah hukum, tetapi juga berpotensi merembet ke internal Partai Gerindra, terutama menyangkut evaluasi terhadap posisi politik Ferdinand sebagai pimpinan fraksi di lembaga legislatif.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama diajukan Linda Pangau ke Polres Minahasa Utara. Dalam bentuk pengaduan, Linda mempersoalkan dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp300 juta.
Perkara tersebut disebut masih dalam tahap pendalaman pihak Polres Minut.
Sementara itu, laporan kedua dilayangkan pengusaha asal Kleak, Vian Punuh, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulawesi Utara pada 5 November 2026.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/B/721/XI/2026/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA, tertanggal 5 November 2026 pukul 16.36 WITA.
Dalam laporannya, Vian mempersoalkan transaksi jual beli mobil Toyota Altis yang menurut pengakuannya tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah. Ia mengklaim mengalami kerugian hingga Rp100 juta akibat biaya perbaikan kendaraan tersebut.
“Kerugian saya mencapai Rp100 juta karena harus mengurus kerusakan mobil. Makanya saya membuat laporan polisi,” ungkap Vian Punuh.
Selain persoalan transaksi mobil, Vian juga mengungkap dugaan kerugian Rp75 juta terkait rencana proyek pengadaan buku di SMK Negeri 2 Bitung. Persoalan tersebut disebut akan ditindaklanjuti melalui laporan polisi tambahan.
“Saya akan membuat laporan polisi lagi jika tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saya,” tegas Vian, Selasa siang.
Klarifikasi di Gerindra dan Badan Kehormatan DPRD
Terkait persoalan tersebut, Vian mengaku telah memberikan klarifikasi di Kantor DPRD Kota Manado pada 2 November 2026, setelah menerima undangan dari Ketua DPC Partai Gerindra Manado, Louise Schram.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri jajaran Fraksi Gerindra itu, Vian mengaku telah membeberkan bukti-bukti terkait persoalan yang dipersoalkannya. Namun, menurut Vian, Ferdinand Djeki Dumais membantah seluruh tuduhan tersebut.
“Tanggal 2 November lalu saya sudah klarifikasi dan membawa bukti dalam pertemuan dengan Fraksi Gerindra atas undangan DPC Gerindra Manado. Semua bukti sudah saya beberkan, tetapi Ferdinand Djeki Dumais membantah semuanya. Setelah itu saya melayangkan somasi dua kali, namun ditolak,” tutur Vian.
Vian kemudian mengaku kembali melayangkan somasi kepada DPRD Kota Manado. Ia juga mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPRD untuk menyampaikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.
“Karena itulah hari ini saya menghadap Badan Kehormatan DPRD Manado untuk memberikan klarifikasi. Dalam percakapan saya dengan Ketua BK, ada saran agar persoalan ini diselesaikan secara damai. Namun, semuanya juga bergantung pada Dumais,” ungkapnya.
Menariknya, setelah mengikuti rapat paripurna DPRD, Ferdinand Djeki Dumais dan Vian Punuh sempat bertemu di ruang Komisi II DPRD Manado.
Menurut Vian, dalam pertemuan tersebut Ferdinand berjanji akan menyelesaikan kewajibannya pada Kamis pekan ini.
“Pada pertemuan itu Dumais berjanji akan menyelesaikan kewajibannya pada Kamis pekan ini. Prinsipnya saya masih menunggu. Namun, jika sampai batas waktu yang dijanjikan tidak terealisasi, saya akan meminta agar laporan di Polda tetap diproses sesuai ketentuan hukum. Persoalan ini juga bisa berdampak pada posisi politiknya, termasuk kemungkinan PAW,” pungkas Vian.
Dua laporan dari warga berbeda tersebut membuat Ferdinand berada dalam sorotan publik. Terlebih, jabatan Ketua Fraksi merupakan posisi strategis yang membawa tanggung jawab politik sekaligus menjadi representasi partai di DPRD.
Situasi ini turut menempatkan Partai Gerindra pada posisi yang dituntut memberikan kejelasan sikap. Sebab, persoalan yang menyeret kadernya bukan hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga kepercayaan publik terhadap representasi partai di lembaga legislatif.
Apalagi, Vian Punuh sebelumnya telah memberikan klarifikasi di hadapan jajaran DPC Partai Gerindra Manado dan Badan Kehormatan DPRD Manado terkait persoalan tersebut.
Dinamika ini membuka kemungkinan adanya evaluasi internal terhadap posisi Ferdinand, termasuk potensi sanksi organisasi hingga Pergantian Antarwaktu (PAW). Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi Partai Gerindra mengenai pemberhentian ataupun PAW terhadap yang bersangkutan.
Di sisi lain, Ferdinand sebelumnya telah membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia bahkan menantang pihak yang menudingnya untuk menunjukkan bukti formal.
Ferdinand menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Ia juga menyatakan telah menempuh langkah hukum ke Polda Sulut karena menilai persoalan tersebut telah merugikan nama baiknya sebagai pejabat publik dan anggota DPRD Kota Manado.
“Saya sudah lapor ke Polda,” katanya melalui pesan WhatsApp kepada manadoterkini.com.
Menariknya, di tengah sorotan atas dua laporan dugaan penipuan tersebut, Ferdinand justru menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Pada Sabtu (7/11/2026), Ferdinand dianugerahi penghargaan sebagai tokoh legislator vokal dan pengawal aspirasi masyarakat dalam acara penganugerahan PWI di Manado, Sulawesi Utara.
Penganugerahan tersebut menghadirkan kontras dengan persoalan hukum yang kini membayangi Ferdinand. Di satu sisi, ia mendapat apresiasi atas kiprahnya sebagai legislator vokal dan pengawal aspirasi masyarakat. Di sisi lain, dua laporan warga menuntut perhatian terhadap proses klarifikasi dan penanganan hukum.
Kondisi ini sekaligus menjadi ujian bagi Ferdinand untuk memberikan penjelasan secara terbuka atas persoalan yang dilaporkan, sekaligus bagi Partai Gerindra dalam menyikapi dinamika yang melibatkan kadernya.
Perlu ditegaskan, laporan polisi tidak serta-merta membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Hingga saat ini, Ferdinand belum berstatus tersangka dalam kedua perkara tersebut. Seluruh dugaan yang disampaikan pelapor masih harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian oleh penyidik.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut penyidik Polres Minut dan Polda Sulut, serta sikap resmi Partai Gerindra terkait posisi Ferdinand di DPRD Manado. Apakah persoalan ini akan berujung pada evaluasi internal hingga PAW, atau dapat diselesaikan melalui klarifikasi dan proses hukum, masih menunggu perkembangan selanjutnya. (***)
