MANADO, (manadoterkini.com) – Pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) nasional adalah komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Karena itu, komitmen ini akan terus diupayakan pewujudannya tiada henti.
Penyebab berkembangnya praktik korupsi di Indonesia diduga karena rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya mengizinkan terjadinya tindakan korupsi.
Lima orang Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI menyambangi Kanwil Kemenag Sulut, Kemenag Manado dan Bolaang Mongondow. Mereka melaksanakan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZIWBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Menurut Ahmad Yunus pendamping sosialisasi di Kanwil Kemenag Sulut penilaian dari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), ZIWBK Kementerian Agama 2014 peroleh nilai 54,85%.
“Karena itu, tunjangan kinerja (tukin) kita menjadi 40%. Ada 20 item yang dinilai,” terang Yunus, Selasa (4/8) di Aula Kanwil Kemenag Sulut.
Di 2015 ada 26 item yang dinilai dengan 118 pilot project di seluruh Indonesia. Salah satunya Kanwil Kemenag Sulut dan Kemenag Manado serta Kemenag Bolaang Mongondow. Seluruhnya dimulai dari sosialisasi, dilanjutkan dengan pendampingan.
“Jika 2015 ZIWBK Kementerian Agama mencapai 70%, maka tukin bisa mencapai 60%,” terangnya.
Kabag TU Kanwil Kemenag Sulut, Drs H Abjan Halek SAg MSi mengatakan sosialisasi dan pendampingan Inspektorat Jenderal Kemenag RI agar kita bisa mengejar ke-26 item tersebut.
“Dua bulan kedepan akan ada penilaian internal dari itjen dan berapa persen pencapaian kita,” tutur Halek.
Kegiatan ini disambut baik seluruh pegawai. Harapan kedepan WBBM bisa terwujud dan tukin bisa naik setiap tahun. (chris)
