SULUT, (manadoterkini.com) – Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Sulut Menghimbau agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Gubernur untuk dapat mengeluarkan Surat Edaran berkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Karena hal itu baik dan akan menunjukan bahwa Pemprov Sulut punya komitmen dan iktikad yang baik untuk menciptakan pemilukada yang berintegritas,” ujar Johnny Suak, SE, M.Si melalui pesan singkat blackberry mesenger kepada manadoterkini.com Minggu, (20/9).
Menurut Suak, setidaknya surat edaran menjadi dasar untuk ASN yang ada di Sulut dalam menjaga netralitasnya.
Kendati demikian, Bawaslu Sulut berharap Pemprov yang memberikan warning untuk memiliki komitmen yang tegas juka ada ASN yang melakukan pelanggaran. ”Kita harap secepatnya melakukan himbauan tidak hanya SE saja, tapi juga harus ada komitmen yang kuat dalam mengambil keputusan untuk mencopot bahkan merekomendasikan ASN yang terbukti tidak netral nantinya,” tandasnya.
Menurutnya dari kajian Bawaslu, potensi untuk menggunakan dan memobilisasi PNS sangat tinggi mengingat ada beberapa calon petahana. “Potensi menggunakan ASN cukup besar tapi setidaknya ada aturan yang tegas bahwa ASN. Maka ASN dituntut harus tegas untuk menolak jika ada ajakan berkampanye, jika ditemukan ASN yang memihak calon kepala daerah maka ASN siap dicopot,” tegas Suak.
Kepada ASN disemua kabupaten/kota terutama yang menggelar pemilukada pada 9 Desember mendatang, ASN harus netral karena untuk membangun iklim demokrasi yang sehat. Apabila itu dipatuhi, Bawaslu sangat mengapresiasi, Karena aparat sipil negara punya peran penting untuk menyokong pemilukada yang baik, sehat, demokratis serta berintegritas. “ASN punya kewenangan dan jangan sampai disalahgunakan,” tutup Johnny Suak. (chris)
