Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Pemerintahan

Bakal Hambat Pilkada Serentak, Pemotongan Anggaran Pilkada Minut Jadi Perhatian Mendagri

×

Bakal Hambat Pilkada Serentak, Pemotongan Anggaran Pilkada Minut Jadi Perhatian Mendagri

Sebarkan artikel ini

MendagriSULUT, (manadoterkini.com) – Pemotongan anggara Pilkada oleh Pemkab Minut sekira Rp 5 miliar, menarik perhatian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo SH bersama Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM, saat melakukan kunjungan di kantor KPU Sulut, Kamis (29/10) kemarin.

Sebagaimana dilaporkan Ketua KPU Yessy Momongan STh, kepada Mendagri, secara umum persiapan Pilkada di Sulut berlangsung aman dan lancar, hanya saja sedikit ganjalan yaitu di KPU Minut.

“Anggaran Pilkada terjadi pemotongan oleh Pemkab Minut berkisar Rp 5 Miliar. Padahal sudah dilaksanakan MoU disetujui bersama anggran Pilkada Minut berjumlah Rp.19,4 Miliar,”kata Momongan didampingi Vivi George dan Sulkifli Golonggom.

Menyambung penyataan Ketua KPU Sulut, Ketua KPU Minut Freddy Sirab menyebutkan, yang sudah cair untuk tahap pertama Rp 7 Miliar, sementara di APBD Perubahan hanya tertata sebesar Rp 7 Miliar terjadi selisih kurang sebesar Rp 5,4 M. “Pemotongan anggaran ini, sangat mengganggu proses tahapan pelaksanaan pilkada. Jika ini terjadi maka anggaran yang ada hanya sampai pada hari H nanti, sehingga untuk proses tahapan berikut KPU Minut sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” terang Sirab.

Sementara itu, Sekda Minut Sandra Moniaga saat dihubungi via ponsel oleh Penjabat Gubernur Sulut memberi alasan yang kurang logis. “Hanya kesalahan pengetikan dari staf saja,”kata Moniaga.

Sumarsono mengatakan ini sebuah alasan yang mengada-ada. “Apapun alasannya Pemkab Minut harus menepati komitmen yang ada lewat MoU yang sudah ditandatangi bersama KPU Minut. Pemkab Minut jangan sampai mengganggu proses tahapan pilkada yang ada,”tegas Sumarsono.

Hal senada juga diungkapkan Mendagri, Bupati Minut Sompie Singal tadi sudah menyampaikan langsung kepadanya bahwa anggaran KPU Minut sudah aman. “Jika komitmen daerah terhadap anggaran KPU tidak ditepati, berarti Bupati berbohong dan saya akan menyurat beliau untuk meminta pertanggungjawaban. Kejaksaan dan KPK nantinya akan memeriksa pemotongan anggaran Pilkada ini,”janji Kumolo sembari menyebutkan, “Dalam menghadapi Pilkada Pemda jangan main-main. Karena Pilkada ini sangat penting demi kesinambungan pemimpin daerah untuk lima tahun kedepan,”tegasnya.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSI, kaban Kesbang Politik Edwin Silangen SE MSi serta Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi. (ald)