MTerkini.com, SULUT – Seharusnya sebuah tanggung jawab besar dan jabatan yang tinggi harus di pegang oleh orang yang benar-benar dari Pemerintah alias Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Tetapi ini tidak berlaku di instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara dimana Pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah ternyata memiliki Kepala Pelabuhan bukan PNS alias cuma tenaga kontrak dari Dinas Perhubungan.
Ketika mengecek akan informasi ini dipelabuhan penyeberangan Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Likupang Barat, desa Munte ternyata benar, sosok DR membenarkan kalau dirinya bukan PNS tetapi dipercayakan oleh pemerintah, untuk menjadi koordinator dipelabuhan baik sebagai mengatur keamanan pelabuhan sekaligus manageman pelabuhan. “Saya memang bukan PNS, akan tetapi keamanan pelabuhan bisa kondusif dan pengelolaan manageman pelabuhan semakin baik”, ujar Denly ke awak media di kediamanya pada pekan lalu.
Ditambahkanya pula, saya sudah lama bekerja dan tidak pernah diangkat menjadi pegawai tetap alias PNS.
Sementara itu, anggota DPRD Sulut Ferdinand Mangumbahang kepada wartawan Manadoterkini.com mengatakan, “memang saya tahu kalau Kepala Pelabuhan penyeberangan yang ada di minahasa Utara bukan PNS, maka ini sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah Minut terlebih dinas perhubungan harus memperhatikan sehingga jangan terjadi hal-hal diskriminatif. Dia memastikan akan memanggil kepala dinas perhubungan provinsi, untuk dapat mengklarifikasi akan masalaah ini, karena saya dengar dipelabuhan sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan” ujar Mangumbahang. (Jef)
