MTerkini.com, SULUT – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPP dan PA) sejak 28 hingga 31 Maret mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 di Manado, Sulawesi Utara.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana Susana Yembise pada jumpa Pers mengatakan, hal ini sejalan dengan intruksi Presiden Joko Widodo agar pembangunan dilakukan mulai dari Timur ke Barat, khususnya pembangunan yang melibatkan peran perempuan dan anak yang dilakukan secara holistik, terpadu dan terintegrasi.
Di tahun 2016 ini APBN KPPPA yang berjumlah Rp. 769.331.578.000 sebesar 78% yakni sebesar Rp. 602.042.000.000 akan dialokasikan untuk belanja program yang terdiri dari perlindungan perempuan dan anak 54% , pemenuhan hak anak 12% ,pemberdayaan perempuan 34% . Hasil rakornas ini diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam mencapai sikronisasi atau keselarasan program antara pusat dan daerah.
Adapun rekomendasi Rakornas mengacu pada tajuk kegiatan ini, yang menjadi program unggulan “Three Ends, ” yakni End Violence Agains Women and Children (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), End Human Trafficking (akhiri perdagangan manusia), End Barriers To Economic Justice (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan), ujar Yembise.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Manado, Sulawesi Utara untuk membangun lingkungan yang mampu menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Menjadi komitmen kita semua bahwa setiap anak Indonesia adalah anak kita dan harus kita lindungi bersama. Mari kita akhiri budaya kekerasan dan kita bangun keluarga harmonis yang penuh kasih sayang, tidak ada perdagangan manusia dan tingkatkan kemampuan ekonomi perempuan untuk mengakhiri kemiskinan, tandas Menteri Yohana.
Pada akhir Menteri Yohana juga mengingatkan bahwa harus ada rencana atau target capaian pelaksanaan kegiatan program unggulan pada tahun 2016 dari masing-masing para pemangku kepentingan. Selain Pemerintah, Dia juga menekankan perlunya peran media dalam mendukung isu responsif gender dan memahami tentang hak anak. Media dapat menjadi mitra pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan menjalankan pemberitaan terkait perempuan dan anak yang berimbang.
Turut mendampingi Yohana Susana Yembise, Sekretaris Menteri DR. Wahyu Hartomo, Kepala Biro Humas KPPPA Hasan, dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Sulawesi Utara Ir Erni Tumundo MSi.(alfa)
