Kahar : Setiap Tahun Dana Bantuan Parpol Diaudit BPK

MTerkini.com, SULUT – Setiap tahun penggunaan dana bantuan Partai Politik (Parpol) harus diaudit oleh BPK selanjutnya dilaporkan ke Kesbangpol. “Jika tidak melapor, maka dana tidak akan turun tahun berikut,” ujar Kaban Kesbang-Pol Edwin Silangen melalui Kabit Politik Dalam Negeri Drs. Kahar Sapii.

dana parpol
Inilah data dana Parpol yang diterima di Kesbangpol Provinsi Sulut

“Batas pertanggung jawaban sesuai aturan, sebulan sebelum tahun anggaran berakhir. Untuk pencairannya di Badan Keuangan,” kata Kahar.

Dijelaskannya, Parpol dengan jumlah kursi terbanyak memperleh dana yang lebih besar. “Rumus perhitungannya, berdasarkan nilai per suara,” tandasnya.

dana parpol
Kahar Sapii

Untuk diketahui 40 persen dana Parpol yang tertata di Kesbangpol Pemprov Sulut diperuntukan untuk kegiatan Sekretariat Kantor. “60 persen untuk pendidikan politik, 40 persen untuk kesekretariatank termasuk didalamnya pengadaan dan sewa kantor,” ungkap Kahar sembari menuturkan baru PKPI yang melaporkan. “Hingga kini baru PKPI yang melaporkan penggunaan dananya,” kuncinya.(alfa/mlz)

Anda mungkin juga berminat
Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.