Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Pemerintahan

Pemprov Sulut Perkuat Wilayah Perbatasan dari Sektor Perikanan

×

Pemprov Sulut Perkuat Wilayah Perbatasan dari Sektor Perikanan

Sebarkan artikel ini

manadoterkini.com, SULUT – Dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan daerah perbatasan yang ada di wilayah Sulawesi Utara, Pemprov Sulut melalui Badan Pengolahan Perbatasan adakan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Daerah Perbatasan, di hotel Grand Puri Manado, Rabu (18/05/2016).

pemprovKepala Badan Pengelolaan Perbatasan Sulut Sonny Watung melalui Bidang ekonomi, Niko Rambitan mengungkapkan, agenda rencana dari Badan Perbatasan Sulut yang utama adalah melakukakan pengembangan melalui pengolahan hasil perikanan di wilayah perbatasan di Sulut. Dimana soal perekonomian itu diketahui pada umumnya bahwa semua daerah, kota, atau negara akan maju jika industri didaerah itu berjalan baik.

“Kita akan coba diperikanan namun tidak hanya dalam industri pengolahan perikanan, tapi juga semua sumber daya alam akan diberdayakan. Khusus pengolahan ikan itu kami sudah melihat langsung hasilnya di daerah Marampit, contoh ikan hiu itu sirip dan dagingnya, begitupun ikan Tunggiri yang cocoknya jadi siomay, bakso ikan hingga kerupuk ikan, itu sudah sampai diekspor, ” terang Rambitan.

sulutMenurutnya perencanaan program tersebut sudah sejak lama yakni tahun 2012 lalu, namun belum berjalan dengan baik dan berharap pada tahun ini bisa terwujudkan.

“Kami bekerja berdasarkan peraturan, jadi Badan Perbatasan itu hanya menyiapkan landasan kebijakan pembangunan alasan perbatasan walaupun stakeholder lain (SKPD terkait-red) nantinya yang lakukan eksekusi, ” ujarnya.

Bentuk usulan seperti pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan dengan adakan pelatihan pembuatan bakso ikan, yang nantinya oleh bidang perindustrian yang akan menindaklanjuti.

“Yang penting manajemen pengolahan SDA ini yang harus dilihat dari semua pihak. “

Dikatakannya pula, Badan Perbatasan ini ibarat Bappeda plus juga, plus dalam artinya yang tidak bisa dilaksanakan SKPD akan dilaksanakan Badan Perbatasan, sejauh dana tersedia.

“Badan Perbatasan itu termasuk unik atau ibaratnya Bappeda plus yang merencanakan/konsep pengembangan wilayah yang mengurus semua seperti fisik, sosial budaya, ekonomi, ” kunci Rambitan.(alfa)