manadoterkini.com, AMURANG – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE dikabarkan sangat kecewa saat mengetahui predikat penilaian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 hanya memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Padahal, sejak dilaksanakannya penilaian oleh BPK-RI perwakilan Sulut dirinya sangat mengharapkan lahirnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Jelas bupati kecewa. Kalau daerah lain saja bisa, kenapa Minsel tidak,” kata salah satu orang dekat Bupati saat ditemui di Gedung BPK RI Perwakilan Sulut pada Jumat (10/6) siang tadi.
Menurutnya, ada persoalan yang harus segera diselesaikan. Karena tahun lalu predikat penilaian BPK ini tidak mengalami perubahan dan hanya bertahan di WDP saja.
Seperti diketahui, Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar SH sangat mengharapkan dan optimis mendapatkan predikat WTP. Tapi harapan tersebut belum bisa terwujud.
“Sebab, setiap hasil dari proses merupakan pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan. Saya yakin, begitu banyak potensi yang bisa digali untuk memecahkan permasalahan ini,” terangnya.
Sementara itu, lanjut dikatakannya Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Minsel bisa raih WTP.
“Lihat saja, Kabupaten Mitra, mereka berhasil meningkat dengan meraih predikat WTP. Kenapa kita di Minsel tidak,” tandasnya, sembari meminta namanya jangan dipublikasikan.
Sementara itu ditempat terpisah, Kepala BPK – RI Perwakilan Sulut Endang Tuti Kardiani mengatakan, salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam pemeriksaan terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan seluruh Kab/Kota masih bermasalah.
“Permasalahan yang ditemukan hampir diseluruh Kab/Kota adalah terkait aset, baik akibat pengelolaannya yang belum baik maupun belum sesuai dengan jumlah data yang dimiliki,” ungkapnya.
Tahun ini merupakan tahun pertama pemeriksaan laporan keuangan pemda dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, namun ternyata masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi. Karena hampir seluruh pemda ternyata belum siap 100 persen menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual ini.
“Padahal, ada banyak manfaat yang bisa diterima pemda dengan diaplikasikannya sistem ini, seperti memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemda, menyajikan terkait posisi hak dan kewajiban pemda dalam pengelolaan keuangan serta menyajikan informasi yang lebih berkualitas tentang kinerja pemda,” tandasnya.
Sementara itu, itu Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE yang dikonfirmasi melalui Wakil Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar SH dan Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi, melalui telepon selulernya meskipun aktif tidak diangkat. Sedangkan Kabag Humas Pemkab Minsel sendiri saat dikonfirmasi manadoterkini.com terkait masalah opini dari BPK-RI tidak engan berkomentar lebih. “Untuk masalah itu saya No Comment,” ujarnya singkat.(dav/tim)
