LKPD 2019, Pemkot Manado Raih WTP

Diumumkan lewat Vidcom, Manado Pertahankan Opini WTP

WTP
Pengumuman opini WTP dari BPK-RI Perwakilan Sulut melalui vidcon.

LAPORAN Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2019 diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Dimana pengumuman opini Senin (11/05/2020) hari ini dilakukan melalui video conferance (vidcon), mengingat protokol kesehatan di tengah wabah coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

Dalam LHP tersebut, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP LKPD Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2019.

WTP
Kepala Inspektorat Manado Atto Bulo memberikan dokumen hasil pemeriksaan BPK-RI kepada Walikota GS Vicky Lumentut.

“Kepada Pemerintah Kota Manado, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, menyatakan bahwa LKPD Pemerintah Kota Manado, tahun anggaran 2019 memperoleh Opini WTP,” ujar Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi dalam vidconnya, yang disambut tepuk tangan.

WTPDengan demikian, pemerintahan Walikota DR GS Vicky Lumentut (GSVL) dan Wakil Walikota Mor D Bastiaan, kembali mempertahankan opini tersebut. Adapun dokumen fisik yang masih tersegel, sudah dikirim terlebih kepada Pemkot Manado.

Opini WTP ini juga menjadi hadiah khusus bagi GSVL-Mor yang pada 9 Mei 2020 genap 4 tahun memimpin di Kota Manado.

Karyadi mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI Perwakilan Sulut ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan kepada Kabupten/Kota di Sulut, dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

 

Wakili kepala daerah se-Sulut, Walikota GSVL bawakan sambutan

WTP

Walikota Manado GS Vicky Lumentut yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan mewakili pemerintah kabupaten/kota se-Sulut, menyampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam suasan bulan Ramadhan serta di tengah situasi dimana kita masih sama-sama berjuang melawan pandemi Covid-19.

Dan di hari ini diberikan kesehatan kekuatan, dan kesempatan untuk bisa bersua meskipun tanpa melalui tatap muka, tetap melalui ‘tatap layar’ via Vidcon, dalam rangka penyerahan LHP LKPD tahun anggaran 2019 serentak pada kabupaten/kota Sulut.

WTP“Meskipun dilaksanakan dalam kondisidan situasi yang agak berbeda, semoga tidak akan mengurangi subtansi tujuan dan manfaat dari pertemuan kita pada hari ini,” ujar Walikota GSVL.

Ia berujar kalau hari ini, pemerintah sampai pada tahapan puncak dari proses administrasi ini, yakni penyerahan laporan hasil penilaian ataa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 untuk kabupaten/kota se-Sulut.

“Untuk itu, atas nama segenap kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Sulut, saya menyampaikan terimkasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Sulut, atas perkenaan serta kerja kerasnya dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Walikota GSVL.

Dikatakannya, walaupun bekerja dalam suasana dan mekanisme kerja yang berbeda dari sebelumnya karena penyesuaian dalam menghadapi pandemi Covid-19, namun seluruh prosedur pemeriksaaan mulai dari pemeriksaan interim sampai pemeriksaaan substantif bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, hingga kita bisa tiba pada tahap ini.

 

 

Walikota : Jadikan motivasi bekerja di tengah pandemi Covid-19

WTP

Di sisi lain, Walikota Manado GS Vicky Lumentut mengatakan, sebagaimana dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terus berproses untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, tentu saja dalam hasil pemeriksaan ini masih saja terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan kedepan.

Oleh karenanya, ia memohon bimbingan dan arahan dari BPK RI untuk menyusun action plan agar tindaklanjut hasil audit dapat terselesaikan secara akurat dan tepat waktu.

WTP“Semoga sinergitas dan kerjasama yang baik ini antara pemerintah daerah bersama BPK bisa terus terjaga dan ditingkatkan, agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat mencapai muaranya, yakni peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Walikota Manado dua periode pilihan rakyat ini.

Penyampaian LHP melalui vidcon bertempat di pendopo lantai 2 Kantor Walikota Manado, Jln Balaikota Tikala, dihadiri Walikota GSVL, Wawali Mor D Bastiaan, Ketua DPRD Aaltje Dondokambey, Sekda Micler CS Lakat, Kepala Inspektorat Atto Bulo, Kaban Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Johnly Tamaka, serta sejumlah jajaran pejabat Pemkot Manado.

(Liputankhusus/Advetorial)

Minahasamanadoterkini.com, MINAHASA – Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) adalah cita-cita semua daerah termasuk Kabupaten Minahasa.

Dibawah kepemimpinan Bupati Dr Ir Royke Octavian Roring MSi dan Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi MM (ROR-RD), Minahasa kembali meraih prestasi di sektor pengelolaan keuangan.

Hal tersebut dibuktikan dengan raihan opini WTP dari BPK RI Pewakilan Sulut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.

rorRaihan WTP Kabupaten Minahasa yang diumumkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut Karyadi SE MM Ak, melalui video conference Senin, (11/05) hari ini adalah yang ke 6 secara berturut.

Dengan demikian, opini WTP ini menambah deretan prestasi dan merupakan hal yang spesial bagi ROR-RD karena untuk pertama kalinya secara penuh dalam kepemimpinan mereka meraih WTP, meski ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Syukur kepada Tuhan, karena di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Kabupaten Minahasa boleh mempertahankan predikat WTP untuk ke-6 kalinya. Karena itu, saya mengajak semua komponen baik Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekda, seluruh jajaran, dan masyarakat Minahasa, untuk memanjatkan puji syukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2019, sehingga bisa meraih prestasi WTP atas pengelolaan keuangan daerah,” kata Bupati ROR.

wtp“WTP ini sepenuhnya berada dibawah kendali ROR-RD sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, yang tentunya berbeda dengan WTP yang diperoleh atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, yang merupakan hasil dari tiga masa kepemimimpinan di Minahasa, yaitu dari Bupati periode sebelumnya, Penjabat Bupati dan diakhir tahun saya dan pak RD,” tambah ROR.

ROR kemudian menyampaikan bahwa, prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan sinergitas dari semua komponen bangsa yang ada di Minahasa. Karena itu, prestasi ini dipersembahkan untuk Rakyat Minahasa.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Minahasa, khususnya pengelolaan keuangan, berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel,” jelasnya.

wtpROR-RD juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Seluruh jajaran, Pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda serta semua elemen masyarakat Minahasa. Yang secara langsung maupun tidak langsung, telah ikut memberikan topangan dan dukungan, sehingga Kabupaten Minahasa mampu mempertahankan prestasi WTP dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Secara khusus tentu, saya sangat memberikan apresiasi dan terima kasih Kepada Kepala BPK Perwakilan Sulut, bapak Karyadi sebagai Penanggung Jawab tim, bapak Nurendro Adi Kusuma sebagai Wakil Penanggung Jawab, bapak Abdul Somad sebagai pengendali tekhnis, serta Ketua Tim bapak Rheinhard Lumban Batu, dan seluruh anggota Tim Auditor masing masing Yoan Trifyani Tandi, Ade Santoyo Prastomo, Indra Pramana Raharjo, Anugrah Alviontika Tana yang tidak henti hentinya memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan bahkan semangat kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk proaktif dan responsif dalam melengkapi semua dokumen pertanggung jawaban yang diminta tim,” ungkapnya.

Selanjutnya, kepada seluruh Perangkat Daerah, ROR berharap agar prestasi ini tidak membuat berpuas diri. Tetapi justru makin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan agar lebih baik lagi kedepan.

“Semua catatan dan petunjuk Tim Auditor agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya, termasuk tentu kedepan seluruh jajaran dimintakan agar makin disiplin, makin teliti, serta tetap mengedepankan aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai fondasi bagi pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (fis)

Pemkot Bitung Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

manadoterkini.com, BITUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung kembali diberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut atas Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

BitungOpini WTP kepada Pemkot Bitung kali ini merupakan raihan yang ke sembilan kali secara berturut-turut sejak tahun 2011.

Penyampaian opini WTP ini, diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan serentak atas LKPD Tahun Anggaran 2019 pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut melalui Video Conference (Vicon). Senin (11/5/2020).

BitungDalam kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM Ak CA CFrA CSFA mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan sesuai undang-undang. BPK melakukan pemeriksaan LKPD dan audid yang sudah diserahkan oleh kepala daerah maksimal dua bulan setelah diserahkan, tepat waktu dan ditambah pemeriksaan intern selama tiga puluh hari, terkahir 6 Mei 2020. Hari ini kita akan menyaksikan penyerahan LHP.

“Karena kita semua bersama-sama bersepakat saling mendukung dan saling berkoordiasi dan saling menunjukan keterbukaan sesama kita dan tetap komit menjalankan tugas negara ini walaupun dalam masa musibah yang masih menderak kita semua, ini buktinya BPK selalu berkomitmen bekerja tepat, cepat dan modern untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memegang prinsip integritas, independen dan profesional,” ujar Karyadi

BitungLanjutnya, pada pemeriksaan LKPD Tahun 2019 BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan pemerintah daerah sebesar Rp.39.422.242.228 dengan rincian telah disetor sebesar 2,5 M dilakukan sebelum pemeriksaan dan 36,8 M akan direkomendasikan oleh BPK kepada kepala daerah untuk dipertanggung jawabkan terhadap kelebihan pembayaran maupun kekurangan setoran akan disetorkan ke kasda, juga berhasil selamatkan aset-aset yang hilang dan rusak.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah yang telah bekerja keras dan berkomitmen serius dalan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih baik dan akuntabel, serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu jalannya pemeriksaan ini,” tuturnya.

BitungKaryadi juga menambahkan, setelah pihaknya menyerahkan LHP BPK kepada ketua DPRD dan jajaran pimpinan, agar dapat ditindak lanjuti sebagai bahan evaluasi kepada pihak eksekutif, sebagaimana peran dan fungsi kontrol DPRD. “LHP BPK merupakan perubahan publik, sehingga kami persilahkan dipergunakan dan diinformasikan ke publik sehingga perubahan ini bermanfaat kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini pula, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran karena pemeriksaan BPK bisa selesai meski dalam kondisi covid-19. “Meskipun hanya melalui vicon, saya mengucapkan terima kasih kepada 15 Kabupaten/Kota karena hasilnya memuaskan meski belum seluruhnya bisa menerima WTP. Walau kita sadari tenaga keuangan Sulut belum makismal, karena sekian tahun belum ada penerimaan ASN khususnya tenaga akuntansi,” ujar Gubernur.

BitungLanjutnya, LHP BPK kali ini merupakan kerjasama sekaligus memberikan dorongan kepada pihaknya, baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Sementara itu, Wali Kota Bitung Max J Lomban mengatakan bahwa ada kegembiraan selaku Wali Kota karena masih boleh dipercayakan oleh BPK Perwakilan Sulut mendapatkan opini WTP.

“Saya berharap teman-teman terkait dalam rangka mempersiapkan ini semua, kita tetap semangat dan kita tetap tertib dalam pengelolaan keuangan supaya kwalitas WTP kita semakin hari semakin meningkat,”ujar Lomban

Ditambahkan Lomban, kegembiraan kedua karena dari 15 Kabupaten/Kota Se-Sulut hanya satu tapi sudah meningkat dari WDP menjadi WTP. “Saya sekali lagi apresiasi bagi teman-teman yang terkait dengan pengelolaan pertanggung jawaban keuangan, kita dinilai baik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, artinya semua rupiah yang yang diberikan untuk diolah, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan dana tersebut kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat,” tutur Lomban
(REFLY)

Bupati VAP Sukses, Minut Raih WTP Ke-5

Minutmanadoterkini.com, AIRMADIDI-Luar biasa, Bupati Minahasa Utara (Minut) DR (HC) Vonnie Anneke Panambunan STh (VAP), sukses membawa pemerintahannya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah.

MinutDan ini untuk ke-5 kalinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) (Minut) dibawah kepemimpinan Bupati VAP, meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.

Minut“Puji Tuhan, ini WTP yang ke lima (5), yang berhasil kita raih dimasa kepemimpinan saya. Terima kasih kepada semua pejabat dan ASN Pemkab Minut yang sudah membantu dan bekerja keras hingga Opini WTP bisa diraih,” ujar Bupati VAP, Senin (11/5/2020).

MinutMenariknya lagi, WTP ke-5 atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2019, Pemkab Minut adalah terbaik se-Sulawesi Utara (Sulut).

MinutBupati VAP, turut didampingi Sekkab Ir Jemmy Kuhu MA, Kaban Keuangan Petrus Macarau SE, Inspektorat Inspektur Umbase Mayuntu SSos, Kepala Bapelitbang Arnolus Didi Wolajan SSTP, Kepala Diskotikdansa Theodore Lumingkewas, dan sejumlah Camat.(Advetorial)

Pemprov Sulut Raih WTP Keenam Kali Berturut-turut

manadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

SulutBahkan WTP ini mampu diraih Pemprov Sulut untuk keenam kalinya secara berturut-turut atau Doble hattrick.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemprov Sulut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi kepada Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Sekdaprov Edwin Silangen di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (11/5/2020).

SulutPenyerahan LHP turut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Olly Dondokambey dan anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis.

Sebelumnya, BPK juga mengumumkan LHP LKPD tahun 2019 kepada 15 Kabupaten dan Kota se-Sulut lewat video conference di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut.

SulutAdapun dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, 14 diantaranya juga sukses meraih WTP.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi satu-satunya pemda yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

SulutNamun pencapaian itu jauh lebih baik dari sebelumnya karena BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas LKPD Pemkab Bolmong tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly Dondokambey mengapresiasi BPK karena dapat melakukan audit dan penyerahan LHP LKPD di tengah pandemi corona.

Sulut“Kami sangat berterima kasih kepada jajaran BPK RI, karena tengah-tengah pendemi COVID-19 yang melanda kita semua, jajaran BPK RI tetap optimal melakukan audit terhadap LKPD Provinsi Sulawesi Utara, memberikan masukan dan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan kami dalam menyusun LKPD, serta memberikan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan,” kata Olly.

“Tentunya hasil yang disampaikan hari ini, akan memberi arti dan berimplikasi terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kedepannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” sambungnya.

SulutOlly juga meminta seluruh Pemda yang berhasil meraih opini WTP dapat mempertahankannya pada tahun depan. Ia juga optimis keberhasilan Pemkab Bolmong memperbaiki laporan keuangan dari TMP ke WDP di LHP tahun 2019 dapat meningkat ke opini WTP pada LHP LKPD tahun 2020.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini WTP yang telah kita raih selama ini, tetapi terus mampu menjaga apa yang telah kita raih bersama, bahkan terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan di daerah yang merupakan pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat,” paparnya.

Lebih jauh, Olly mengajak segenap komponen pembangunan bangsa di Sulut untuk senantiasa menjaga sinergitas yang telah terbangun secara efektif sejauh ini dan tetap bekerja bersama dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan untuk melanjutkan pembangunan daerah dan memajukan Sulawesi Utara, termasuk dalam penanganan COVID-19. (ADV/Rizath)

Pemkab Minsel kembali Raih WTP, Tetty : Puji Tuhan

minselmanadoterkini.com, AMURANG – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeriksaan Keuangan. Prestasi ini menjadi yang keempat kali.

Raihan tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemkab Bekasi untuk tahun anggaran 2019.

Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE mengucapkan rasa syukur atas raihan itu. Menurutnya, opini WTP yang diraih merupakan kerja keras seluruh perangkat daerah.

“Puji Tuhan, segala puji syukur yang tak terhingga serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras bapak/ibu kepala perangkat daerah sehingga pada hari ini kita kembali meraih predikat WTP untuk ke empat kalinya secara berturut-turut,” kata Bupati.

Ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan. “Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan untuk seterusnya dan menjadi penyemangat kita untuk terus berkarya yang terbaik demi Kabupaten Minsel,” ujarnya.(dav)

LKPD 2019 diterima BPK-RI, GSVL optimis Kota Manado raih WTP

manado
Walikota Manado GS Vicky Lumentut menyerahkan LKPD 2019 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi

PEMERINTAH Kota Manado merasa optimis bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.

Demikian diungkapkan Walikota GS Vicky Lumentut usai menyerahkan LKPD tahun 2019, bersama kepala daerah se-Sulawesi Utara (Sulut), di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Jln 17 Agustus, Kota Manado, Kamis (12/03/2020) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota GSVL menyampaikan bahwa suksesnya penyerahan LKPD 2019 Pemerintah Kota Manado tidak lepas dari kerja keras jajarannnya dalam mempersiapkan semua yang diperlukan dengan baik.

manado, GSVL
Walikota Manado GS Vicky Lumentut menandatangani berita acara penyerahkan LKPD 2019.

“Terima kasih semua jajaran Pemerintah Kota Manado serta semua kawan-kawan Perangkat Daerah dan staf yang sudah bekerja baik,” ujar Walikota GSVL.

Ketua Dewan Pengawas APEKSI ini juga berujar, dengan diserahkannya LKPD tahun 2019 ini, maka selanjutnya yang harus ditempuh adalah pemeriksaan tahap kedua yakni terinci.

Sehingga ia meminta semua jajaran di Pemerintah Kota Manado harus menjalani pemeriksaan tersebut dengan baik.

GSVL, BPK RI
Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi menandatangani berita acara penerimaan LKPD 2019 dari Pemkot Manado

“Siapkan diri, koordinasi. Mulai Senin pekan depan akan dimulai pemeriksaan terinci. Dengan mengikuti semua aturan yang BPK terapkan, kita optimis mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tegas Walikota Manado dua periode ini.

Diketahui LKPD tahun 2019 tersebut diterima langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM Ak CA. Hal ini juga dilakukan karena BPK-RI telah selesai melakukan pemeriksaan Interim atas LKPD tahun 2019.

Penyerahan LKPD, Walikota Manado DR GS Vicky Lumentut (GSVL), didampingi Wakil Walikota Mor D Bastiaan SE dan Sekda Micler CS Lakat SH MH, Inspektur Atto Bulo SH, Asisten Bidang Administrasi Umum Bart Assa ST MSc Ph.D, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Johnly Tamaka SE MSi.

Karyadi : Opini WTP wajib bagi seluruh Pemda

manado
Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM Ak CA, memberikan sambutan usai menerima LKPD tahun 2019 dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulut serta Provinsi Sulut

Sementara itu Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, Karyadi mengatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan adalah kewajiban seluruh pemda dan instansi pemerintah. Penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPD 2019
Sekda Kota Manado Micler Lakat bersama jajaran yang hadir dalam acara penyerahkan LKPD 2019

“Karena ke depan bukan saja opini yang diberikan. BPK tidak hanya memeriksa laporan keuangan tetapi bagaimana dampak pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Karyadi.

Gubernur : Kerberhasilan Kabupaten/Kota adalah keberhasilan Provinsi Sulut

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulut berharap Pemprov Sulut dan Pemda di 15 kabupaten/kota dapat menyajikan LKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

manado
Walikota GSVL dan sejumlah Bupati/Walikota foto bersama Kepala BPK RI Perwakilan Sulut

“Alangkah baiknya kalau provinsi dan seluruh kabupaten dan kota di Sulut dapat memberikan laporan keuangan yang benar sehingga betul menunjukkan apa yang telah kita lakukan untuk masyarakat. Keberhasilan kabupaten dan kota adalah keberhasilan provinsi juga,” kata Olly.

Ia mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemprov Sulut bersama seluruh Pemda Kabupaten/Kota di Sulut sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

LKPD 2019
Kepala Daerah di Sulut dengan Optimis bisa meraih predikat terbait dari BPK RI

Menurut Olly, BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah juga menjadi lembaga konsultansi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

“Karena tidak ada yang sempurna namun BPK ajarkan sehingga semua bisa melaksanakan tugas administrasi dengan benar sehingga masyarakat juga bisa merasakan apa yang dikerjakan pemerintah,” ujar Olly. (LIPUTAN KHUSUS)

Walikota GSVL serahkan LKPD 2019, Pemkot Manado optimis pertahankan Opini WTP

manado
Walikota Manado GS Vicky Lumentut menyerahkan LKPD 2019 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi

manadoterkini.com, MANADO – Walikota GS Vicky Lumentut, menyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 kepada BPK-RI Perwakilan Sulut, Kamis (12/03/2020).

Penyerahan LKPD tersebut dilakukan bersama oleh kepala daerah di Sulawesi Utara (Sulut) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Jl 17 Agustus, Kota Manado.

Walikota GSVL menyerahkan LKPD tersebut kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM Ak CA. setelah BPK-RI telah selesai melakukan pemeriksaan Interim atas LKPD tahun 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota GSVL menyampaikan bahwa suksesnya penyerahan LKPD 2019 Pemerintah Kota Manado tidak lepas dari kerja keras jajarannnya dalam mempersiapkan semua yang diperlukan dengan baik.

“Terima kasih semua jajaran Pemerintah Kota Manado serta semua kawan-kawan Perangkat Daerah dan staf yang sudah bekerja baik,” ujar Walikota GSVL.

Ketua Dewan Pengawas APEKSI ini juga berujar, dengan diserahkannya LKPD tahun 2019 ini, maka selanjutnya yang harus ditempuh adalah pemeriksaan tahap kedua yakni terinci.

Sehingga ia meminta semua jajaran di Pemerintah Kota Manado harus menjalani pemeriksaan tersebut dengan baik.

“Siapkan diri, koordinasi. Mulai Senin pekan depan akan dimulai pemeriksaan terinci. Dengan mengikuti semua aturan yang BPK terapkan, kita optimis mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tegas Walikota Manado dua periode ini.

Hadir mendampingi Walikota GSVL diantaranya, Wakil Walikota Mor D Bastiaan SE dan Sekda Micler CS Lakat SH MH, Kepala Inspektorat Atto Bulo SH, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Bart Assa ST MSc Ph.D serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Johnly Tamaka SE MSi. (aldi)

Bupati Minsel Terima Kunker Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut

Minselmanadoterkini.com, AMURANG-Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE didampingi Sekdakab Minsel Denny Kaawoan SE MSi menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Karyadi SE MM bertempat di ruang kerja bupati lantai II pada Senin (2/3/2020).

minselBupati mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daeah (LKPD) yang wajib disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Sulut untuk diaudit.

minselAudit tersebut merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

minselDengan demikian, Bupati telah menugaskan khusus kepada Inspektorat Minsel sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mendampingi Tim BPK-RI selama melaksanakan Audit Interim dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) sebagai koordinator penyusunan laporan keuangan agar aktif dan bekerja maksimal dalam mengkoordinasikan seluruh OPD terkait dengan rangkaian audit yang dilakukan oleh BPK.

“Saya berharap hasil audit Tim BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, Pemkab Minsel tetap mendapatkan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana yang pernah kita capai pada tahun sebelumnya,” pungkas Bupati.

minselSementara itu Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut dalam sambutannya mengatakan bahwa, masih terdapat beberapa laporan keuangan yang belum diselesaikan.

“Oleh karena itu kami berharap agar Pemkab Minsel segera menyelesaikannya. Kemudian kepada Kepala OPD agar selalu memonitoring terhadap bawahan secara berkala dengan tetap memperhatikan pekerjaannya,” ungkapnya.(adv/dav)

Workshop Implementasi Kode Etik BPK, Walikota komitmen wujudkan pengelolaan keuangan daerah transparat dan akuntabel

WORKSHOP Implementasi Kode Etik BPK RI yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di hotel Four Points by Sheraton Manado, Jalan Piere Tendean, Boulevard, Selasa (28/01/2020), dihadiri langsung Walikota DR GS Vicky Lumentut (GSVL).

GSVL
Walikota Manado GS Vicky Lumentut menghadiri workshop Implementasi Kode Etik BPK yang digelar di salah satu hotel di Manado.

“Kegiatan yang tujuannya dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang BKP untuk mewujudkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” ujar Walikota Manado pilihan rakyat itu.

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah, sehubungan dengan nilai-nilai dasar pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

GSVL
Walikota Manado GS Vicky Lumentut bersama sejumlah kepala daerah di Sulut.

“Workshop ini juga akan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab untuk mencapai kemakmuran rakyat,” ujar GSVL yang didampingi Sekda Kota Manado Micler CS Lakat SH MH.

Tegakkan Kode Etik BPK dalam pengelolaan keuangan

BKP RI
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, membawakan sambutan.

Ketua BPK RI Dr Agung Firman Sampurna CSFA dalam penjelasannya mengatakan, BPK dan pengelola keuangan daerah di wilayah Sulawesi Utara diharapkan bersama-sama saling menjaga, saling menghormati, dan saling memperkuat untuk menegakkan Kode Etik BPK.

“BPK mengusung program “Accountability for All”. Dengan program tersebut, BPK membangun manajemen kerja atau kerangka kerja yang baru sebagai suatu komitmen. Oleh karena itu, pembentukan Kode Etik BPK adalah hal yang penting bukan hanya bagi Pimpinan dan para Pemeriksa BPK, namun juga bagi lembaga perwakilan dan entitas BPK sebagai rambu yang harus dipatuhi dalam rangka memberi kepastian bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan secara independen, berintegritas, dan profesional,” ujar Agung, dilansir dari laman bpk.go.id.

Dikatakannya, saat ini peraturan terkait kode etik yang berlaku adalah Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Peraturan tentang Kode Etik BPK berisi nilai-nilai dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme, dalam bentuk kewajiban dan larangan bagi setiap Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK maupun Pemeriksa BPK.

GSVL
Walikota Manado GS Vicky Lumentut mencatat hal-hal penting yang didapat dari workshop tersebut.

Peraturan ini juga memuat sanksi yang dapat dijatuhkan oleh MKKE ketika ada kewajiban atau larangan yang dilanggar. BPK telah melakukan quality control dan quality assurance sesuai dengan standar yang berlaku internasional. Namun, sebagaimana halnya sifat manusiawi, tetap ada kecen-derungan untuk melanggar suatu aturan atau norma, termasuk norma dalam Kode Etik BPK.

“Kami memiliki perangkat untuk memproses dugaan pelanggaran Kode Etik BPK yang dilakukan. Perangkat itu meliputi MKKE, prosedur standar yang harus dilaksanakan, dan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran kode etik,” ungkap Ketua BPK.

Berkomitmen kuat dalam penegakan integritas secara objektif

sekda mikler
Sekda Kota Manado Micler Lakat serius mendengarkan pemaparan dalam workshop tersebut.

BPK berkomitmen kuat agar penegakan integritas di lingkungan BPK dilakukan dengan objektif, sehingga Anggota MKKE berjumlah ganjil, terdiri dari 2 orang unsur Anggota BPK yaitu Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Dr Achsanul Qosasi sebagai Ketua merangkap Anggota MKKE, Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Dr Hendra Susanto ST MEng MH CFrA sebagai Anggota MKKE, dan 3 orang Anggota MKKE dari unsur luar BPK yaitu Dr Jusuf Halim SE Ak MH CA, Prof Dr Rusmin MBA, dan Prof Dr Indriyanto Seno Adji SH MH.

GSVL
Foto bersama Kepala BPK RI, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, serta para Bupati/Walikota se-Sulut.

Melalui kegiatan workshop ini, diharapkan Peraturan BPK yang berkaitan dengan kode etik dapat diketahui, dipahami, diimplementasikan, serta dijadikan pegangan dan batasan dalam rangka melaksanakan tugas pada instansi masing-masing. Selain itu, diharapkan juga pengelolaan keuangan negara di Sulawesi Utara ini betul-betul menjadi lebih akuntabel, ekonomis, efisien, dan berdaya saing. Hadir juga antara lain Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Karyadi SE MM Ak CFrA CA, para Bupati/Walikota se-Sulut, Ketua DPRD se-Sulut, serta para Direktur Utama BUMD.

(LIPUTAN KHUSUS)